• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 21 September 2014
Tribunnews.com

Muaro Jambi Terkorup di Provinsi Jambi

Kamis, 1 November 2012 11:13 WIB
Muaro Jambi Terkorup di Provinsi Jambi
net

TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Kabupaten Muaro Jambi  mendapat sorotan tajam dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) lantaran disebut sebagai kabupaten yang berada pada rangking satu terkorup di antara kabupaten/kota  se-Provinsi Jambi.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi mengatakan, data ini berdasar hasil audit BPK semester I tahun 2012, dengan indikasi kerugian negara  mencapai Rp 37,2 miliar dengan jumlah 179 kasus.  

"Untuk Provinsi Jambi, indikasi kerugian Negara tertinggi atau kabupaten terkorup adalah Muaro Jambi," kata Uchok dalam seminar pencegahan korupsi di Aula Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Rabu (31/10/2012).

Menyusul dalam lima besar terkorup dalam Provinsi Jambi setelah Kabupaten Muaro Jambi adalah Kabupaten Bungo dengan indikasi kerugian Negara sebesar  Rp 36,8 miliar dengan jumlah 160 kasus, selanjutnya Kabupaten Sarolangun dengan kerugian negara sebesar Rp 27,1 miliar, dan 466,910 dolar AS dengan jumlah sebanyak 213 kasus, Kabupaten Tebo dengan kerugian negara Rp 27,8 miliar dengan  246 kasus, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan kerugian negara sebesar Rp 26,3 miliar dengan 109 kasus.

Sedangkan untuk indikasi korupsi terendah adalah Kota Sungaipenuh dengan kerugian Negara sebesar Rp 1,4 miliar, sejumlah 75 kasus. Fitra  merilis hasil audit BPK semester I tahun 2012, mencatat kerugian negara sebesar Rp 230,7 miliar, dan 466.910 dolar AS dengan   1.688 kasus di kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

Dikatakan Uchok, sungguh besar, dan mahal yang harus bebankan maupun dibayar dari pajak rakyat Jambi. Kerugian negara ini mengkonfirmasikan kepada publik bahwa pejabat publik baik di kabupaten maupun di kota tidak begitu serius dalam pengelolaan anggaran. "Pejabat publik kalau tidak melakukan pemborosan anggaran, biasanya melakukan korupsi anggaran negara," ujar Uchok.

Berdasarkan data yang dirilis, Fitra  meminta aparat hukum untuk segera melakukan penyelidikan atas kerugian negara. Menurut Fitra kerugian negara bukan hanya terjadi pada anggaran tahun 2011 saja, tapi kerugian negara  sudah dimulai sejak 2005-2010.

Uchok menyayangkan hasil audit BPK ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah masing-masing, ini memperlihatkan bahwa audit BPK hanya menjadi ritual biasa setiap tahun.
Bahkan kata Uchok, pemerintah kabupaten/kota tidak menjadikan temuan itu sebagai landasan untuk memperbaiki diri dalam konteks pengeleloaan keuangan daerah yang transparans dan akuntabel.

Uchok juga meminta pelaku birokrat yang melakukan penyimpangan anggaran sudah selayaknya mendapat sanksi pidana dari aparat hukum agar menjadi syok terapi bagi birokrat yang lain, yang  korup tapi belum tertangkap.  

Terkait data, Bupati Muaro Jambi Burhanudin Mahir belum bisa dikonfirmasi. Dari keterangan yang diberikan Erik, ajudan Bupati Muaro Jambi, Burhanudin Mahir sedang melakukan kunjungan kerja di Jakarta selama empat hari. "Pak bupati sedang di Jakarta, kemarin (Selasa, red) berangkatnya, pulang dalam tiga hari ini," ujarnya.

Sekda Muaro Jambi nomor ponselnya tidak aktif, walau sudah berulang kali dihubungi. Sedangkan Kasubbag Humas Pemkab Muaro Jambi Azwan ketika dikonfirmasi mengatakan belum berani menanggapi hasil survei Fitra tersebut. "Itu bukan wewenang saya menanggapinya, Pak Bupati yang lebih tepat," ujarnya.

Ketua DPRD Muaro Jambi Syahidan Alfajri ketika dikonfirmasi mengatakan, data yang dirilis Fitra tersebut patut menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Dia mengatakan sebelumnya sudah ada buku pengetahuan tindak lanjut hasil audit BPK, data-data yang disampaikan pada semester I, buku ini menurutnya harus dievaluasi, bagaimana meningkatkan lagi fungsi pengawasan itu terutama terkait keuangan daerah, kinerja serta kasus.

"Saya yakin bahwa sekira data itu benar dari kasus maupun kerugian negara, yang jelas ini koreksi bagi Pemkab Muaro Jambi," katanya.

DPRD Muaro Jambi mengharapkan inspektorat meningkatkan kinerjanya, melakukan pemantauan, serta melakukan action plan (rencana aksi) dan menindaklanjuti hasil temuan BPK itu.

Sejauh ini DPRD menilai belum ada sinkronisasi antara dinas terkait. Seperti kasus PLTD, perusahaan dan kontraktor yang tidak mebayar pajak, atau ada yang kelebihan bayar dari presentase.

"Sinkronisasi kasus PLTD dan Kasda, kredit macet perumahan arafah, leglitas aset daerah, pajak dan lebih bayar kontraktor (setelah di audit oleh BPK) serta penatausahaan keuangan daerah yang tidak sesuai aturan," ungkapnya

Pihak DPRD Muaro Jambi katanya telah membentuk panitia kerja sesuai dengan ketentuan DPRD  yang bekerjasama dengan pihak inspektorat. Tetapi belum ada progres dari inspektorat. "Kita mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti hasil temuan itu, sekaligus juga meningkatkan kompetensi mereka terkait pengelolaan keuangan daerah untuk dievaluasi," bebernya.

Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Jambi
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
1 KOMENTAR
1090671 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
  • agung s-Kamis, 1 November 2012 Laporkan
    Tidak hanya untuk catatan/pengetahuan tetapi harus ditindak lanjuti khususnya lembaga yg mengawasi baik pemda maupun pusat & bila ada bukti konktet seret mereka ke pengadilan. Jangan jadikan para petani sawit & pedagang mayoritas masyarakat Muaro Jambi di
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas