Minggu, 26 April 2015
Tribunnews.com

Muaro Jambi Terkorup di Provinsi Jambi

Kamis, 1 November 2012 11:13 WIB

Muaro Jambi Terkorup di Provinsi Jambi
net

TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Kabupaten Muaro Jambi  mendapat sorotan tajam dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) lantaran disebut sebagai kabupaten yang berada pada rangking satu terkorup di antara kabupaten/kota  se-Provinsi Jambi.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi mengatakan, data ini berdasar hasil audit BPK semester I tahun 2012, dengan indikasi kerugian negara  mencapai Rp 37,2 miliar dengan jumlah 179 kasus.  

"Untuk Provinsi Jambi, indikasi kerugian Negara tertinggi atau kabupaten terkorup adalah Muaro Jambi," kata Uchok dalam seminar pencegahan korupsi di Aula Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Rabu (31/10/2012).

Menyusul dalam lima besar terkorup dalam Provinsi Jambi setelah Kabupaten Muaro Jambi adalah Kabupaten Bungo dengan indikasi kerugian Negara sebesar  Rp 36,8 miliar dengan jumlah 160 kasus, selanjutnya Kabupaten Sarolangun dengan kerugian negara sebesar Rp 27,1 miliar, dan 466,910 dolar AS dengan jumlah sebanyak 213 kasus, Kabupaten Tebo dengan kerugian negara Rp 27,8 miliar dengan  246 kasus, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan kerugian negara sebesar Rp 26,3 miliar dengan 109 kasus.

Sedangkan untuk indikasi korupsi terendah adalah Kota Sungaipenuh dengan kerugian Negara sebesar Rp 1,4 miliar, sejumlah 75 kasus. Fitra  merilis hasil audit BPK semester I tahun 2012, mencatat kerugian negara sebesar Rp 230,7 miliar, dan 466.910 dolar AS dengan   1.688 kasus di kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

Dikatakan Uchok, sungguh besar, dan mahal yang harus bebankan maupun dibayar dari pajak rakyat Jambi. Kerugian negara ini mengkonfirmasikan kepada publik bahwa pejabat publik baik di kabupaten maupun di kota tidak begitu serius dalam pengelolaan anggaran. "Pejabat publik kalau tidak melakukan pemborosan anggaran, biasanya melakukan korupsi anggaran negara," ujar Uchok.

Berdasarkan data yang dirilis, Fitra  meminta aparat hukum untuk segera melakukan penyelidikan atas kerugian negara. Menurut Fitra kerugian negara bukan hanya terjadi pada anggaran tahun 2011 saja, tapi kerugian negara  sudah dimulai sejak 2005-2010.

Halaman123
Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Jambi
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas