Jumat, 19 Desember 2014
Tribunnews.com

Kompas Persoalkan Dugaan Ijazah Palsu Calon Bupati Pamekasan

Senin, 5 November 2012 21:32 WIB

Kompas Persoalkan Dugaan Ijazah Palsu Calon Bupati Pamekasan
(Surya/Adrianus Adhi)
Ratusan ijazah palsu produksi Sucipto diamankan di Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu (13/6/2012)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat dan Mahasiswa Pamekasan(KOMPAS) membeberkan adanya dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh calon bupati Pamekasan Kholilurrohman. Mereka juga menuding sikap KPUD yang bersikap tidak netral dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan calon bupati, apalagi terhadap adanya dugaan ijazah palsu calon petahana tersebut.

“KPU tidak netral, karena calon incumbent yang tidak memiliki ijazah MI malah dibiarkan. Kami minta bukti, jika memang Bupati Pamekasan punya ijazah MI. Sebab, kami juga punya buktinya. Jika KPU memang benar-benar netral, kenapa kalian takut," kata Koordinator KOMPAS, Hanafi dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Senin(5/11/2012).

Hanafi mengatakan, berdasarkan hasil investigasi pihaknya ternyata Kholilurrohman tidak menyertakan ijazah MI(Madrasah Ibtidaiyah). Hal itu diperkuat oleh pernyataan MIN Karanganyar, Paiton Probolinggo yang tidak pernah mengeluarkan keterangan lulus terhadap Kholilurrohman.

Karena itu kata Hanafi, KOMPAS menantang KPU membeberkan berkas semua pasangan calon, namun ditolak.

Massa KOMPAS pun membeberkan hasil investigasi bahwa Kholilurrohman tidak memiliki surat keterangan lulus. Dari hasil investigasi ke MIN Karanganyar, yang ditemukan atas nama M. Cholil bukan Kholilurrohman dengan nomor induk 0179.

Dalam surat pernyataan tertulis di atas materai, pihak MIN Karanganyar juga menyatakan bahwa M. Cholil masuk kelas 3 (siswa pindahan) hingga kelas 4. Sementara data untuk kelas 5 dan kelas 6 atas nama M. Cholil tidak ditemukan dalam dokumen madrasah.

”Nama Kholilurrahman bahkan tidak ditemukan di arsip berupa foto copy ijazah. Pihak MIN Karanganyar, Paiton, sampai tanggal 2 November 2012 tidak pernah mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah yang dilaporkan hilang. Jadi, Bupati Kholilurrahman hanya menggunakan surat keterangan lulus dilampiri surat kehilangan dari kepolisian saat mendaftar ke KPU Pamekasan,” ujarnya.

Surat keterangan lulus yang bersifat sementara dengan tenggat waktu satu bulan setelah diterbitkan. Jika tidak diperpanjang, maka surat keterangan lulus itu tidak sah dan tidak memenuhi syarat untuk digunakan mendaftar calon bupati.

Sugiarto, perwakilan dari Pemuda Peduli Gerbang Salam (P2G) menyatakan, selama lima tahun terakhir jabatan Bupati Pamekasan cacat hukum. Maka, semua produk hukum yang dikeluarkan Kholilurrohman bisa dibilang gugur dengan sendirinya. Tak hanya itu, sebelum menjabat bupati, Kholilurrohman juga menjadi anggota DPRD Jawa Timur.

“Sesuai fakta hukum, ini sekaligus menegaskan bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan Kholilurroman berarti ilegal. Begitupun produk legislasi DPRD Jawa Timur yang pembahasannya diikuti Kholilurrohman juga tidak sah,” ujar Sugiarto.

Kholilurrohman juga patut diduga menggunakan nama palsu ketika menduduki jabatan publik, mulai Ketua PCNU Pamekasan, Ketua MUI Pamekasan,  Bupati Pamekasan hingga DPRD Jawa Timur.

“Ironis, memimpin jabatan di organisasi keagamaan juga menggunakan nama palsu. Aslinya M. Cholil, kok malah Kholilurrohman,” katanya.

Setelah disodorkan bukti-bukti tersebut, Ketua KPU Pamekasan Mohammad Ramli tak berkutik. Dia pun mengakui kalau Kholilurrohman mendaftar atas nama M. Cholil dan tanpa ijazah.
"Cuma, sudah ada pengganti ijazah kok. Tapi kami tidak mungkin mengeluarkan karena ini dokumen negara tidak bisa diberikan," kata Ramli.

Penulis: Willy Widianto

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas