Kamis, 7 Mei 2015
Tribunnews.com

Pengurusan Akte Kelahiran Di Siantar

Selasa, 27 November 2012 09:05 WIB

Pengurusan Akte Kelahiran Di Siantar
Akte Kelahiran

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Adol Frian Rumaijuk

TRIBUNNEWS.COM PEMATANGSIANTAR - Menindaklanjuti UU no 23/2006 tentang administrasi kependudukan pasal 32 ayat (2), pencatatan kelahiran yang melampaui waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan. Pemerintah Kota Pematangsiantar melakasnakan kesepakatan dengan Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakasanakan sidang kolektif.

Drs Esron Sinaga, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyatakan upaya yang dilakukan untuk mengefisiensikan pengurusan dokumen kependudukan tersebut dilaksanakan kesepakatan tersebut. “Kita lakukan itu untuk menindaklanjuti surat edaran kementerian dalam negeri. Demi kelancaran pngurusannya,” ujarnya.

Ia berharap, dengan upaya yang dilakukan mengingat selama ini kesulitan yang dihadi warga Pematangsiantar. Surat Edaran Kemendagri no 472.11/3647/SJ tanggal 19 September 2012 perihal pemerataan pencatatan kelahiran yang melampaui waktu satu tahun secara kolektif.

Dikatakannya, untuk saat ini kesepakatan yang dijalin dengan PN Siantar sidang akan dilaksanakan di pengadilan sendiri. Tidak memilih pelaksanaannya di lapangan terbuka mengingat akurasi data akan bisa dilakukan dengan baik.

Sejak adanya kesepakatan tersebut, sebanyak 50 akte kelahiran telah diterbitkan melalui tiga kali sidang kolektif. Untuk itu, masayarakat diimbau agar mengajukan permohonan pengurusan akte kelahiran dengan prosedur warga memohon melalui dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar.

Sementara persyaratan yang dibutuhkan dalam permohonan adalah sesuai dengan Perpres 25/2008. Yaitu Surat Kelahiran dari dokter atau bidan, kartu keluarga atau KTP, akte nikah orangtua, dan akte cerai orangtua jika bercerai.

Halaman12
Editor: Budi Prasetyo
Sumber: Tribun Medan
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas