• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 25 April 2014
Tribunnews.com

Pengurusan Akte Kelahiran Di Siantar

Selasa, 27 November 2012 09:05 WIB
Pengurusan Akte Kelahiran Di Siantar
Akte Kelahiran

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Adol Frian Rumaijuk

TRIBUNNEWS.COM PEMATANGSIANTAR - Menindaklanjuti UU no 23/2006 tentang administrasi kependudukan pasal 32 ayat (2), pencatatan kelahiran yang melampaui waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan. Pemerintah Kota Pematangsiantar melakasnakan kesepakatan dengan Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakasanakan sidang kolektif.

Drs Esron Sinaga, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyatakan upaya yang dilakukan untuk mengefisiensikan pengurusan dokumen kependudukan tersebut dilaksanakan kesepakatan tersebut. “Kita lakukan itu untuk menindaklanjuti surat edaran kementerian dalam negeri. Demi kelancaran pngurusannya,” ujarnya.

Ia berharap, dengan upaya yang dilakukan mengingat selama ini kesulitan yang dihadi warga Pematangsiantar. Surat Edaran Kemendagri no 472.11/3647/SJ tanggal 19 September 2012 perihal pemerataan pencatatan kelahiran yang melampaui waktu satu tahun secara kolektif.

Dikatakannya, untuk saat ini kesepakatan yang dijalin dengan PN Siantar sidang akan dilaksanakan di pengadilan sendiri. Tidak memilih pelaksanaannya di lapangan terbuka mengingat akurasi data akan bisa dilakukan dengan baik.

Sejak adanya kesepakatan tersebut, sebanyak 50 akte kelahiran telah diterbitkan melalui tiga kali sidang kolektif. Untuk itu, masayarakat diimbau agar mengajukan permohonan pengurusan akte kelahiran dengan prosedur warga memohon melalui dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar.

Sementara persyaratan yang dibutuhkan dalam permohonan adalah sesuai dengan Perpres 25/2008. Yaitu Surat Kelahiran dari dokter atau bidan, kartu keluarga atau KTP, akte nikah orangtua, dan akte cerai orangtua jika bercerai.

Kemudian, yang berhak mengikuti program ini adalah mereka yang belum memiliki Akte Kelahiran dan berusia lebih dari satu tahun. Sementara anak yang berusia 60 hari hingga satu tahun, penerbitan Akte Kelahirannya langsung melalui kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanpa penetapan pengadilan.

Dikatakan Esron, pihaknya sangat kesulitan dalam melaksanakan sosialisasi kepemilikan dokumen kependudkan ini. Termasuk mengenai dokumen lainnya seperti KTP. “Kita lakukan sosialisasi di gereja, masjid, vihara dan tempat umum lainnya,” ujarnya. Selain itu juga dilakukan sosialisasi di organisasi masyarakat, PKK, serta dilakukan surat wali kota kepada seluruh SKPD yang ada.

Hingga saat ini, masih saja ada warga yang enggan menanggapi undangan pengambilan e-KTP yang telah direkam awal tahun lalu. “Kita harapkan, setiap warga yang telah menerima undangan pengambilan e-KTP, segera mengambil ke kantor Camat,” ujarnya.

Dijelaskannya juga, bahwa sampai saat ini bagi warga yang belum mengikuti perekaman data untuk e-KTP, agar segera merekam ke kantor camat atau kekantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jika masa berlaku KTP siak telah berakhir agar segera diurus untuk pernpanjangannya. Hingga saat ini, KTP siak masih berlaku dan menunggu petunjuk dari kementerian dalam negeri.(afr/tribun-medan.com)

Baca  Juga  :

Editor: Budi Prasetyo
Sumber: Tribun Medan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1167131 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas