• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 26 Oktober 2014
Tribunnews.com

Raperda KTR Akan Banyak Membunuh Masyarakat Bantul

Rabu, 5 Desember 2012 18:50 WIB
Raperda KTR Akan Banyak Membunuh Masyarakat Bantul
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Uum (52), seorang bandar lapangan menjemur tembakau mole di pekarangan rumahnya di Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (26/8/2012). Ketua Kelompok Tani Tembakau Nanjungwangi ini mengeluhkan harga tembakau mole pada musim panen tahun ini merosot menjadi Rp 18.000 - 20.000 per kg, jauh dari tahun sebelumnya Rp 50.000 - Rp 60.000 per kg. Merosotnya harga tersebut diduga ulah permainan tengkulak. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

TRIBUNNEWS.COM - Dalam kesempatan sebuah konferensi pers yang diselenggarakan oleh Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) DIY-Bantul, di kantor PWNU DIY. Berbagai eleman masyarakat bantul yang hadir menyatakan secara tegas menolak rancangan peraturan daerah Bantul tentang Kawasan Tanpa Rokok. Demikian rilis yang dikirim ke redaksi Tribunnews.com, Rabu (5/12/2012).

Menurut koordinator KNPK DIY-Bantul, Gugun el Guyane Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tersebut ditolak karena cacat secara formil dan materil. “Mulai dari konsideran, batang tubuh, sampai penjelasan penuh dengan masalah. Terlebih lagi masyarakat yang selama ini kehidupan ekonominya ditopang dari hasil tembakau dan rokok tidak dilibatkan dalam pembentukanya.” Ucap pemuda bertubuh gempal tersebut.

Raperda yang kabarnya akan segera disahkan pada akhir Desember 2012 ini, menuai penolakan keras dari berbagai kalangan. Bagi pabrikan rokok kecil lokal yang modalnya terbatas, ini menjadi satu masalah yang serius. Di pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa, “KTR adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan rokok.” “Nah, kalau dilarang memproduksi, apa itu tidak sama saja bermaksud menutup pabrik? Lalu imbasnya pabrikan juga dipaksa untuk melakukan PHK terhadap para buruhnya.” Begitu disampaikan oleh Budi Danarto, seorang pengusaha rokok kecil di Bantul.

Berbeda dengan suara pabrikan rokok. Walau tidak menyebutkan secara eksplisit perihal tentang petani tembakau, namun KNPK DIY-Bantul menilai hal tersebut pasti akan berdampkan juga terhadap petani tembakau. Hal ini mengingat mata rantai industri rokok dari hulu sampai hilir sangat panjang. “Selama ini kami hidup dari tembakau, yang banyak digunakan untuk rokok. Kalau rokok dilarang, pabrik gak boleh bikin rokok, lalu kemana kami akan menjual hasil pertanian kami? Ini sama saja membunuh petani.” Ucap pak Sukimin, ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia cabang Gunung Kidul dengan lantang.

Koalisi yang merangkul 14 organisasi masyarakat disekitar Bantul tersebut berencana akan melakukan audiensi ke DPRD Kota Bantul, sekaligus memberikan nota penolakan atas rencana pembuatan Perda KTR tersebut. “Jika nota penolakan Raperda KTR ini tidak tidanggapi serius oleh DPRD, maka kami tidak akan ragu untuk melakukan aksi pendudukan kantor DPRD untuk menolak pembentukan Raperda KTR tersebut. Jika suara kami tidak didengar, maka kami tidak akan ragu untuk mengerahkan ribuan petani, buruh, pedagang asongan dan juga para konsumen rokok untuk menduduki DRPD," jelas mbuh Gugun el Guyane, yang juga merupakan anggota Komunitas Kretek Jogja.

REGIONAL POPULER

Editor: Widiyabuana Slay
0 KOMENTAR
1193341 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas