• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 26 Oktober 2014
Tribunnews.com

40 Kasus Pelanggaran HAM Terjadi di Aceh

Rabu, 2 Januari 2013 14:35 WIB
40 Kasus Pelanggaran HAM Terjadi di Aceh
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan melakukan aksi teatrikal di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2012). Dengan semangat hari Sumpah Pemuda JSKK bersama mahasiswa dan masyarakat menuntut agar pemerintah serius dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat. TRIBUN/DANY PERMANA

TRIBUNNEWS.COM, BANDA ACEH - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh mencatat 40 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2012. Kasus ini berupa 28 kasus pelanggaran hak sipil politik dan 12 kasus pelanggaran hak ekonomi sosial budaya.

"Data pelanggaran HAM ini merupakan hasil data base LBH Banda Aceh sepanjang tahun 2012 yang berasal dari empat kantor yakni, Banda Aceh, Lhokseumawe, Takengon dan Meulaboh," kata Direktur LBH Banda Aceh, Hospinovizal Sabri SH dalam laporan Catatan Penegakan Hukum dan HAM 2012 kepada pers, akhir pekan lalu.

Dia menyebutkan dalam tahun 2012 ini LBH Banda Aceh mencatat pelanggaran hak sipil politik banyak terjadi dalam ruang-ruang penegakan hukum. Kondisi ini kembali menempatkan polisi menjadi satu aktor yang banyak melakukan pelanggaran hak sipil politik dalam ruang-ruang penegakan hukum.

"Prinsip-prinsip fair trail (peradilan yang bersih dan adil) seperti tidak melakukan penyiksaan, penangkapan dan penahanan yang sesuai prosedur, serta kesamaan di depan hukum masih sering diabaikan oleh polisi dalam melakukan penegakan hukum," ujarnya.

Menurut Hospinovizal, dalam pelanggaran hak sipil politik yang dominan terjadi adalah kasus tidak sah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian sebanyak 6 kasus. Sedangkan kasus pelanggaran hak sipil politik pada tahun 2011 sebanyak 41 kasus.

Menurut Hospinovizal sepanjang 2012, LBH Banda Aceh menerima dan menangani 79 kasus. Sesuai dengan mandat lembaga, LBH Banda Aceh memberikan layanan berupa bantuan hukum struktural (BHS) yaitu kasus-kasus yang berdimensi pelanggaran HAM, dan bantuan hukum cuma-cuma (BHC) bagi rakyat miskin.

LBH Banda Aceh juga mencatat pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) sebanyak 12 kasus, yaitu perburuhan 4 kasus, pembongkaran paksa 1 kasus, mal praktek 2 kasus, sengketa konsumen 1 kasus, pengrusakan lingkungan 1 kasus, penyediaan hak atas pemukiman yang layak 1 kasus, dan penyediaan program reintegrasi korban konflik 1 kasus.(sar)

Editor: Dewi Agustina
0 KOMENTAR
1276862 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas