Senin, 22 Desember 2014
Tribunnews.com

Bupati Madiun Diperiksa Tim Penyidik Polres

Selasa, 8 Januari 2013 10:16 WIB

Laporan dari Sudarmawan wartawan surya

TRIBUNNEWS.COM,MADIUN - Bupati Madiun, Muhtarom diperiksa tim penyidik Polres Madiun Kota selama hampir 4 jam di Pendopo Muda Graha, Pemkab Madiun, Senin (7/1/2-13) pukul 16.30 hingga 20.30 WIB.

Pemeriksaan dengan materi sebanyak 57 pertanyaan ini, terkait laporan yang masuk ke Polres Madiun Kota atas dugaan penggunaan ijazah palsu Bupati Madiun.

Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Suhono yang dikonfirmasi usai pemeriksaan mengatakan jika pemeriksaan itu terkait laporan penggunaan ijazah yang masuk ke Polres Madiun Kota pertengahan Tahun 2012 lalu. Pemeriksaannya terkait sekolah mulai setingkat SD hingga setingkat Madrasah Aliyah (MA).

"Pemeriksaann terlapor (Muhtarom) setelah kami memeriksa sekitar 23 saksi mulai teman sekolah, mantan Kepala Sekolahh (Kasek), dan Kasek yang sekarang. Hasilnya semua menyatakan Bupati memang sekolah di lembaga-lembaga sesuai ijazah yang dimiliki itu," terangnya kepada Surya, Senin (7/1/2013) malam.

Selain itu, pemeriksaan difokuskan pada perubahan nama dari Slamet Daroini menjadi Muhtarom termasuk mulai kapan nama Muhtarom digunakan.

"Perubahan nama itu sudah ditetapkan pengadilan negeri Kabupaten Madiun sejak lama sebelum menjabat Bupati," ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya membawa sejumlah bukti termasuk ijazah SD Bupati Madiun untuk dikirim ke laboratorium Polda Jatim untuk memfaktakan keabsahan ijazah itu.

"Hasil laboratorium mungkin keluar tidak sampai sebulan. Hasil itu sebagai bukti baru agar tidak ada laporan kesana kemari terkait ijazah itu. Tugas kami memfaktakan laporan warga yang masuk. Hasilnya apa ditunggu saja," tegasnya.

Sementara terkait laporan ini ada kaitannya dengan rencana Bupati Madiun maju dalam Pilbup 25 Mei 2013 mendatang, pihaknya tidak mau terjebak dalam masalah politik itu.

"Kami nggak mau ada laporan tidak diproses hanya karena masalah politik. Makanya terlapor kami periksa agar masalah ini cepat selesai. Jika dihentikan ada faktanya dan jika diteruskan ada fakta dan bukti pendukung barunya," urainya.

Sedang mengenai pemeriksaan Bupati tanpa ijin presiden, bagi Suhono tidak masalah berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk memudahkan penyidik melaksanakan penyelidikan. Tetapi kalau status bupati tidak hanya sebatas sebagai terlapor baru dibutuhkan ijin Presiden," tandasnya.

Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Surya

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas