DPRD Tolak Sahkan APBD Nunukan Tahun 2013

Anggota DPRD Nunukan, Selasa (15/1/2013) menolak mengesahkan Raperda APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2013 menjadi peraturan daerah.

DPRD Tolak Sahkan APBD Nunukan Tahun 2013
TRIBUN KALTIM/ Niko Ruru
Rapat paripurna tanggapan terhadap raperda Kabupaten Nunukan dan raperda inisiatif DPRD Nunukan.

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Anggota DPRD Nunukan, Selasa (15/1/2013) menolak mengesahkan Raperda APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2013 menjadi peraturan daerah.

Saat Rapat Paripurna ke-II Masa Sidang I tahun 2013 dengan agenda Penetapan Raperda APBD tahun anggaran 2013 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, 17 anggota DPRD Nunukan sepakat meminta penundaan pengesahan tersebut. Para anggota dewan beralasan, APBD Kabupaten Nunukan 2013 belum mengakomodir aspirasi rakyat yang disampaikan melalui reses anggota DPRD Nunukan.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Nunukan Nardi Azis, di ruang rapat paripurna DPRD Nunukan, Selasa (15/1/2013).

"Sebelum ditetapkan, saya ingin bertanya apakah saudara anggota dewan yang terhormat setuju terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah?" tanya Nardi pada acara yang dihadiri Bupati Nunukan Basri dan Wakil Ketua DPRD Nunukan Ruman Tumbo serta Haji Ngatidjan Ahmadi.

Tak mendapatkan jawaban apapun dari anggota dewan yang hadir, Nardi kembali mengulangi bertanya.

"Saya ulangi, sebelum ditetapkan saya ingin bertanya apakah saudara anggota dewan yang terhormat setuju terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah?” Kemudian dijawab tidak oleh beberapa anggota dewan.

Setelah menyampaikan ketidaksetujuan pengesahan APBD tahun anggaran 2013, sejumlah anggota dewan menyempaikan interupsi untuk menjelaskan alasan penolakan mereka.

Usai memberikan kesempatan berbicara kepada sejumlah anggota Dewan, giliran Nardi mengungkit kembali kesepakatan yang sudah diambil DPRD Nunukan dan Pemkab Nunukan pada 28 Desember 2012 lalu.

Nardi mengingkatkan, pada pertemuan saat itu, Tim Anggaran Eksekutif yang dipimpin Sekretaris Kabupaten Nunukan Tommy Harun serta Badan Anggaran Eksekutif yang dipimpin langsung Ketua DPRD Nunukan Nardi Azis menyepakati, ada sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan program tertentu yang belum saatnya diprioritaskan. Di sisi lain, ada beberapa item pekerjaan hasil reses anggota dewan yang harus diperjuangkan masuk dalam APBD Kabupaten Nunukan 2013.

Halaman
12
Editor: Dewi Agustina
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com © 2016
About Us
Help