• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 26 Oktober 2014
Tribunnews.com

DPRD Tolak Sahkan APBD Nunukan Tahun 2013

Selasa, 15 Januari 2013 13:08 WIB
DPRD Tolak Sahkan APBD Nunukan Tahun 2013
TRIBUN KALTIM/ Niko Ruru
Rapat paripurna tanggapan terhadap raperda Kabupaten Nunukan dan raperda inisiatif DPRD Nunukan.

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Anggota DPRD Nunukan, Selasa (15/1/2013) menolak mengesahkan Raperda APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2013 menjadi peraturan daerah.

Saat Rapat Paripurna ke-II Masa Sidang I tahun 2013 dengan agenda Penetapan Raperda APBD tahun anggaran 2013 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, 17 anggota DPRD Nunukan sepakat meminta penundaan pengesahan tersebut. Para anggota dewan beralasan, APBD Kabupaten Nunukan 2013 belum mengakomodir aspirasi rakyat yang disampaikan melalui reses anggota DPRD Nunukan.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Nunukan Nardi Azis, di ruang rapat paripurna DPRD Nunukan, Selasa (15/1/2013).

"Sebelum ditetapkan, saya ingin bertanya apakah saudara anggota dewan yang terhormat setuju terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah?" tanya Nardi pada acara yang dihadiri Bupati Nunukan Basri dan Wakil Ketua DPRD Nunukan Ruman Tumbo serta Haji Ngatidjan Ahmadi.

Tak mendapatkan jawaban apapun dari anggota dewan yang hadir, Nardi kembali mengulangi bertanya.

"Saya ulangi, sebelum ditetapkan saya ingin bertanya apakah saudara anggota dewan yang terhormat setuju terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah?” Kemudian dijawab tidak oleh beberapa anggota dewan.

Setelah menyampaikan ketidaksetujuan pengesahan APBD tahun anggaran 2013, sejumlah anggota dewan menyempaikan interupsi untuk menjelaskan alasan penolakan mereka.

Usai memberikan kesempatan berbicara kepada sejumlah anggota Dewan, giliran Nardi mengungkit kembali kesepakatan yang sudah diambil DPRD Nunukan dan Pemkab Nunukan pada 28 Desember 2012 lalu.

Nardi mengingkatkan, pada pertemuan saat itu, Tim Anggaran Eksekutif yang dipimpin Sekretaris Kabupaten Nunukan Tommy Harun serta Badan Anggaran Eksekutif yang dipimpin langsung Ketua DPRD Nunukan Nardi Azis menyepakati, ada sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan program tertentu yang belum saatnya diprioritaskan. Di sisi lain, ada beberapa item pekerjaan hasil reses anggota dewan yang harus diperjuangkan masuk dalam APBD Kabupaten Nunukan 2013.

Kesepakatan pada saat itu, Tim Anggaran Eksekutif menyetujui dan akan memasukkan semua program yang diusulkan dari hasil reses.

"Malamnya kita setujui. Tetapi sampai hari ini, sampai detik ini teman-teman belum menerima apakah betul dimasukkan atau tidak?” ujar Nardi dari meja pimpinan sidang.

Tadi pagi, Nardi mengaku didatangi staf dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nunukan. "Bisa tidak, kita presentasikan ini yang masuk atau tidak?" katanya.

Kepada Bupati yang hadir pada pertemuan tersebut, Nardi mengingatkan jika item pekerjaan yang diusulkan DPRD Nunukan merupakan aspirasi rakyat. Beberapa waktu sebelumnya dewan juga sudah menyampaikan kepada Bupati dan saat itu dengan senang hati usulan DPRD Nunukan direspon baik.

"Begitu tidak masuk di Keuangan kami cross check, Dinas PU tidak masukkan. Saya tanyakan ke dinas terkait, dinas terkait mengatakan Keuangan mencoret. Setelah saya tanyakan Keuangan, saya crose check Dinas PU tidak memasukkan. Setelah saya cross chek lagi ke Dinas PU itu dikunci. Ini hanya kronologis dan pengetahuan publik," ujar politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Dengan kondisi seperti ini Nardi menegaskan, tidak sedikitpun lembaga yang dipimpinnya ingin memperlambat penetapan ABPD Kabupaten Nunukan.

"Tidak sekecil apapun dan tidak ada alasan apapun anggota DPRD ingin memperlambat penetapan APBD 2013," ujarnya.

Nardi kemudian kembali bertanya kepada anggota dewan yang hadir. "Apakah saudara anggota dewan yang terhormat setuju terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah?” tanya Nardi.

Tak juga mendapatkan jawaban yang bulat, Nardi menpersilahkan anggota dewan yang tidak setuju untuk berdiri. Mayoritas anggota dewan yang hadir menyatakan tak setuju.

"Sidang dewan yang terhormat, atas kesepakatan anggota DPR bahwa penetapan hari ini tidak dapat kita lakukan, tidak dapat kita laksanakan karena tidak quorum. Dengan ini saya menutup rapat paripurna ini dan akan menjadwalkan kembali sekiranya hari ini untuk tetap kita tetapkan," ujarnya.

Editor: Dewi Agustina
Sumber: Tribun Kaltim
0 KOMENTAR
1327111 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas