• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 31 Oktober 2014
Tribunnews.com

Polisi Periksa Bupati Wajo Hari Ini

Senin, 4 Februari 2013 08:06 WIB
Polisi Periksa Bupati Wajo Hari Ini
Tribun Timur/Mahyuddin
Bupati Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Burhanuddin Unru

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru, dijadwalkan menjalani pemeriksaan perdana di Reskrim Umum Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel, Senin (4/2/2013).

Burhanuddin diperiksa dalam kasus tindak pidana penculikan dan penganiayaan terhadap beberapa warga menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel. Mereka yang melapor telah dianiaya bupati adalah Akhiruddin, Muh Aziz dan Dakirwan.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Komisaris Besar Endi Sutendi, mengkonfirmasikan bahwa Bupati Wajo akan menjalani pemeriksaan berdasarkan hasil gelar perkara di Mapolres Wajo dan di Mapolda Sulsel, beberapa hari lalu. “Yang bersangkutan akan diperiksa sekitar pukul 10.00 wita, hanya Burhanuddin yang diperiksa,"kata mantan Wakapolrestabes Makassar ini, Minggu (3/2/2013).

Menurut Endi, tim penyidik masih mendalami keterangan saksi. “Ada 17 saksi yang sudah diperiksa dan empat sudah ditetapkan sebagai tersangka," katanya.

Dia berharap Bupati Wajo kooperatif. Saat ditanyak apakah Burhanuddin akan ditahan, mantan Kapolresta Makassar Barat ini, mengatakan, jika akan dilakukan penahanan kepada yang bersangkutan, maka harus ada izin dari pusat.

“Hal lain, tentu dipertimbangkan, apabila yang bersangkutan kooperatif, tidak kabur, dan tidak menghilangkan barang bukti. Soal ditahan atau tidak, kami harus ikuti prosedur. Kalau orang biasa atau tidak memiliki jabatan di pemerintahan itu bisa ditahan, tapi pejabat publik kan ada prosedurnya," jelas Endi.

Secara terpisah, Koordinator Badan Pekerja Anti Corruption Komitte, Abdul Mutalib, meminta kepada Penyidik Direktorat Reskrim Umum (Polda) Sulsel, serius menagani kasus tindak pidana yang dilakukan Bupati Wajo.

Mutalib mengatakan, penyidik mesti menghormati prinsip-prinsip equality berfore the law atau persamaan di muka hukum. Menurutnya, banyak kasus hukum melibatkan orang lemah yang ditetapkan sebagia tersangka dan selalu disertai dengan penahanan.

"Kasus yang melibatkan pejabat tentunya publik berharap siapapun pelaku kejahatan yang layak ditahan, seharusnya dilakukan penahanan," kata Mutalib.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Makassar, Zulkifli Hasanuddin, bahwa penyidik harus profesional dalam kasus tersebut dan serius menaganinya," Penyidik mesti menghormati prinsip persamaan dimuka hukum. Artinya, kasus yang melibatkan pejabat tentunya publik berharap siapapun pelaku kejahatan yang layak ditahan, sehingga yang bersangkutan harus dilakukan penahanan," kata Zulkifli Hasanuddin

Penyidik Polda Sulsel, kata Zulkifli, perlu diapresiasi atas penetapan tersangka Bupati Wajo, tetapi dimintanya jangan hanya sebatas penetapan tersangka saja. Namun, proses hukumnya harus berjalan hingga ke pengadilan, sehingga publik menilai bahwa penyidik profesional dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Baca juga:

Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Timur
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas