• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 1 November 2014
Tribunnews.com

Tower di Kota Magelang Belum Miliki Aturan

Jumat, 8 Februari 2013 07:33 WIB
Tower di Kota Magelang Belum Miliki Aturan
(Tribunnews/Hendra Gunawan)
Ilustrasi

TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Magelang, telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang tower. Sebab, keberadaan tower yang selama ini berdiri di Kota Gethuk ini, tidak dilandasi dengan payung hukum.

Kepala Dishubkominfo Kota Magelang, Djatmo Wahyudi, mengatakan, dengan raperda ini, nantinya juga diterapkan retribusi bagi pengelola tower. Karena selama ini dari 32 tower non radio setinggi antara 20-70 meter yang berdiri di Kota Magelang, tidak pernah dikenakan retribusi, melainkan hanya dikenakan pajak bangunan.

“Raperda sudah disusun, dan dalam waktu dekat akan segera dibahas di DPRD,” katanya, Kamis (7/2/2013).

Djatmo menjelaskan, dalam raperda ini, saat ini masih mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pajak no. 17/PJ.6/2003 yang di dalamnya diatur tentang retribusi tower. Untuk jumlah retribusi, disesuaikan dengan strukturnya, seperti jumlah kaki menara, tinggi menara, lebar menara, dan lain-lain.

“Sementara kita memang berkiblat ke surat edaran itu dulu, meskipun kita juga berhak menentukan sesuai geografis daerah,  tapi itu nanti membutuhkan kajian mendalam lagi,” katanya.

Ia mengatakan, dalam Raperda ini, nantinya tetap mengutamakan kenyamanan lingkungan, keamanan lingkungan, estetika dan juga kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Selain itu, juga diatur tentang zona-zona tertentu terkait pendiriannya. Misalnya dilarang mendirikan menara tower di ruang publik. Termasuk aturan pendirian tower bersama untuk provider.

“Kalau dilihat, dari 32 tower non radio yang sudah ada, itu ada beberapa yang tidak memenuhi syarat," tandasnya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Magelang, yang juga Ketua Pansus III, Drs Eddy Sutrisno Msi, mengatakan, memang untuk pendirian tower menjadi permasalahan yang komplek, karena selama ini belum ada aturannya. Apabila tidak segera dibuat, maka pendirian tower akan terus menjamur di Kota Sejuta Bunga ini.

“Dalam Raperda itu nanti juga dibahas nilai estetikanya supaya meskipun banyak masih tetap indah. Sedangkan kuota yang ditetapkan, maksimal adalah 99 tower saja baik radio maupun provider, tapi kita berupaya ke depan tidak sampai melampui kuota,” katanya.

Eddy mengungkapkan, dari 32 tower yang sudah berdiri, mayoritas tidak memiliki ijin. Sehingga diharapkan, adanya Raperda ini para pemilik tower tersebut nantinya bisa melengkapinya. Kemudian terkait tarif retribusi, kata Eddy, saat ini belum diungkapkan karena masih dalam pembahasan.

“Retribusi sementara memakai retribusi umum, karena belum dibahas. Rencananya Raperda ini akan dibahas di Pansus III pada minggu depan, dan ditargetkan selesai dalam dua bulan,” tegasnya.(*)

Baca juga:


Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Jogja
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas