Tower di Kota Magelang Belum Miliki Aturan

Jumat, 8 Februari 2013 07:33 WIB

Tower di Kota Magelang Belum Miliki Aturan
(Tribunnews/Hendra Gunawan)
Ilustrasi

TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Magelang, telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang tower. Sebab, keberadaan tower yang selama ini berdiri di Kota Gethuk ini, tidak dilandasi dengan payung hukum.

Kepala Dishubkominfo Kota Magelang, Djatmo Wahyudi, mengatakan, dengan raperda ini, nantinya juga diterapkan retribusi bagi pengelola tower. Karena selama ini dari 32 tower non radio setinggi antara 20-70 meter yang berdiri di Kota Magelang, tidak pernah dikenakan retribusi, melainkan hanya dikenakan pajak bangunan.

“Raperda sudah disusun, dan dalam waktu dekat akan segera dibahas di DPRD,” katanya, Kamis (7/2/2013).

Djatmo menjelaskan, dalam raperda ini, saat ini masih mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pajak no. 17/PJ.6/2003 yang di dalamnya diatur tentang retribusi tower. Untuk jumlah retribusi, disesuaikan dengan strukturnya, seperti jumlah kaki menara, tinggi menara, lebar menara, dan lain-lain.

“Sementara kita memang berkiblat ke surat edaran itu dulu, meskipun kita juga berhak menentukan sesuai geografis daerah,  tapi itu nanti membutuhkan kajian mendalam lagi,” katanya.

Ia mengatakan, dalam Raperda ini, nantinya tetap mengutamakan kenyamanan lingkungan, keamanan lingkungan, estetika dan juga kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Selain itu, juga diatur tentang zona-zona tertentu terkait pendiriannya. Misalnya dilarang mendirikan menara tower di ruang publik. Termasuk aturan pendirian tower bersama untuk provider.

Halaman
12
Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Jogja
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help