• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 24 April 2014
Tribunnews.com

Dinas PLTR Minta Penjelasan Polda

Selasa, 19 Februari 2013 22:01 WIB
Dinas PLTR Minta Penjelasan Polda
ilustrasi

Sampaikan Permohonan Maaf Atas Penundaan Pembayaran Lahan

TRIBUNNEWS.COM  SANGATTA,  - Proses pembayaran atas pembebasan lahan Kenyamukan untuk pembangunan pelabuhan Sangatta masih harus melalui beberapa tahapan. Pasanya, ldalam sebagian proses pembayaran pada tahun 2012, terindikasi terjadi tindak pidana korupsi.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kabupaten Kutai Timur, Ordiansyah. Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Polda Kaltim yang melakukan pemeriksaan dalam proses pembayaran dana pembebasan lahan.

Secara kronologis, Ordiansyah menjelaskan awalnya pembayaran lahan sudah dijadwalkan akan dilaksanakan tahun 2012, namun terkendala masalah administrasi. Karena itu digeser ke tahun 2013.

"Hal ini karena sebagian anggaran itu sudah dibayarkan di 2012. Jadi istilah administrasinya utang dan anggaran itu dititipkan di Bagian Keuangan Setkab Kutim. Jadi tidak perlu membuat RKA baru. Uangnya sudah dititipkan di Bagian Keuangan, tinggal membayarkan utang," katanya.

Sebagai Kepala Dinas PLTR yang baru bertugas sekitar dua minggu, tentunya dalam melanjutkan dan menjalankan kegiatan, harus meniti ulang berbagai berkas administrasi. Seperti dokumen pertanahan dan pembuktiannya.

"Saya butuh waktu untuk mempelajarinya. Selama masa penelaahan, ada pula pemeriksaan Polda Kaltim, karena terindikasi ada unsur tindak pidana korupsi dalam prosesnya. Akhirnya prosesnya diambil alih oleh Polda," katanya.

Dua orang pejabat di Dinas PLTR yang diperiksa intensif Polda Kaltim adalah Mantan Kadis, Ardiansyah, dan PPTK pembebasan lahan Kenyamukan, Erlyansyah. Belum selesai kadis dirinya mempelajari berkas, belakangan dokumennya juga dipinjam Polda untuk didalami.

"Jadi memang prosesnya agak tertunda. Saya juga sambil menunggu verifikasi dan klarifikasi Polda kepada staf kami. Kami juga berkomunikasi dan meminta petunjuk, apakah prosesnya bisa kami lanjutkan atau tidak. Itu yang kita tunggu," katanya.

"Pihak Polda juga sudah menyampaikan bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi. Semua proses pembebasan lahan mekanismenya sama. Bila ada kekeliruan di Kenyamukan, mungkin saja itu bisa juga terjadi di pembebasan lahan di lokasi lain. Jadi kita meminta petunjuk dan klarifikasi kepada Polda Kaltim," katanya menambahkan.

Dalam hal ini, diperlukan penjelasan dan klarifikasi yang jelas, supaya mekanisme yang dinilai bermasalah tidak terus berulang. "Saya sudah menghubungi rekan-rekan pemilik lahan. Tidak ada unsur kesengajaan dalam hal ini, hanya ada klarifikasi mendalam," katanya.

Bilamana nantinya hak masyarakat sudah diserahkan dengan ketentuan administrasi yang benar, tentunya hal itu lebih nyaman bagi masyarakat. Dibandingkan buru-buru dibayarkan namun bermasalah secara hukum.

"Karena itu kami meminta maaf kepada masyarakat. Hal ini bukan disengaja.  Namun kami harus memastikan tidak ada masalah di kemudian hari. Endingnya kami harapkan clear and clean. Yang berhak, kita pasti bayar. Itu menjadi komitmen Pak Bupati," katanya.

Adapun untuk total besaran anggaran pembebasan lahan, Ordiansyah mengatakan belum menerima DPA-nya. Prosesnya masih menunggu tandatangan Sekkab Kutim, baru bisa dibaca rinciannya untuk pembayaran. (khc)

Baca  Juga  :

Editor: Budi Prasetyo
Sumber: Tribun Kaltim
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1460892 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas