Selasa, 27 Januari 2015
Tribunnews.com

Dinas PLTR Minta Penjelasan Polda

Selasa, 19 Februari 2013 22:01 WIB

Dinas PLTR Minta Penjelasan Polda
ilustrasi

Sampaikan Permohonan Maaf Atas Penundaan Pembayaran Lahan

TRIBUNNEWS.COM  SANGATTA,  - Proses pembayaran atas pembebasan lahan Kenyamukan untuk pembangunan pelabuhan Sangatta masih harus melalui beberapa tahapan. Pasanya, ldalam sebagian proses pembayaran pada tahun 2012, terindikasi terjadi tindak pidana korupsi.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kabupaten Kutai Timur, Ordiansyah. Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Polda Kaltim yang melakukan pemeriksaan dalam proses pembayaran dana pembebasan lahan.

Secara kronologis, Ordiansyah menjelaskan awalnya pembayaran lahan sudah dijadwalkan akan dilaksanakan tahun 2012, namun terkendala masalah administrasi. Karena itu digeser ke tahun 2013.

"Hal ini karena sebagian anggaran itu sudah dibayarkan di 2012. Jadi istilah administrasinya utang dan anggaran itu dititipkan di Bagian Keuangan Setkab Kutim. Jadi tidak perlu membuat RKA baru. Uangnya sudah dititipkan di Bagian Keuangan, tinggal membayarkan utang," katanya.

Sebagai Kepala Dinas PLTR yang baru bertugas sekitar dua minggu, tentunya dalam melanjutkan dan menjalankan kegiatan, harus meniti ulang berbagai berkas administrasi. Seperti dokumen pertanahan dan pembuktiannya.

"Saya butuh waktu untuk mempelajarinya. Selama masa penelaahan, ada pula pemeriksaan Polda Kaltim, karena terindikasi ada unsur tindak pidana korupsi dalam prosesnya. Akhirnya prosesnya diambil alih oleh Polda," katanya.

Halaman123
Editor: Budi Prasetyo
Sumber: Tribun Kaltim
KOMENTAR ANDA

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas