• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 31 Oktober 2014
Tribunnews.com

Gubernur Jambi Minta Maaf Berhala Lepas

Sabtu, 23 Februari 2013 00:25 WIB
Gubernur Jambi Minta Maaf Berhala Lepas
Tribun Medan / Arifin Al Alamudi
Pulau Sokong Nenek merupakan satu dari dua pulau kecil yang mengapit Pulau Berhala, Serdangbedagai, Sumut.

TRIBUNNEWWS.COM,JAMBI--Suasana berbeda terlihat di Rumah Dinas Gubernur Jambi di kawasan Tanggo Rajo, Jumat (22/2) pagi. Puluhan wartawan baik lokal maupun nasional terlihat berkumpul di rumah dinas gubernur.

Tidak seperti biasanya, pagi itu Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) yang menerima kunjungan dari Ketua Dekopin Pusat Nurdin Halid melihat puluhan wartawan berkumpul sejak pagi.

Awalnya gubernur ketika diwawancara wartawan terkait kunjungan Ketua Dekopinwil dengan gamblang menjawab pertanyaan wartawan, namun saat ditanyakan tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan status Pulau Berhala kepada Provinsi Kepulauan Riau, HBA menghela nafas. "Saya tidak bisa komentar lagi kita sudah berusaha sekuat tenaga," katanya.

HBA pun mengungkapkan kekecewaannya atas lepasnya status kepemilikan Pulau Berhala dari Provinsi Jambi, dan Ia pun meminta maaf kepada masyarakat Jambi atas ketidakberhasilan Pemprov membawa Pulau Berhala menjadi satu di antara wilayah Jambi.

"Kenyataannya itu, saya mohon maaf dengan rakyat Jambi, untuk langkah setelah ini nanti kita bicarakan selanjutnya kita masih menunggu dari Mendagri," katanya.

Sengketa kepemilikan Pulau Berhala antara Provinsi Jambi dengan Kepulauan Riau memang sudah sejak lama terjadi sejak gubernur Abdurrahman Sayoeti, Zulkifli Nurdin hingga sekarang dirinya menjabat. Menurut HBA dirinya sudah berusaha untuk memperjuangkan Pulau Berhala masuk ke wilayah Jambi.

Pemprov Jambi awalnya lega hati pasalnya beberapa tahun lalu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan Pulau Berhala administrasinya masuk ke dalam Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi melalui keputusan Mendagri.

Namun Kepri menggugat ke Mahkamah Agung dan oleh MA status kepemilikan Berhala diputuskan masuk ke Kepri. Dan Pemprov Jambi pun mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung untuk status Pulau Berhala, begitu juga dengan Kepri memasukkan gugatan yang sama.

Pada Kamis kemarin MK final memutuskan Pulau Berhala masuk ke dalam wilayah Kepri, dan atas putusan itu HBA mengakui adanya kelemahan terhadap uji materi yang diajukan.

"Walaupun dalam putusan MK itu tidak disebutkan secara detail putusannyakelihatannya memang posisi kita agak lemah," kata HBA.
Dirinya mengatakan masih menunggu petunjuk Mendagri usai putusan majelis hakim MK Pulau Berhala masuk ke dalam Kepri, termasuk juga dengan aset-aset Jambi yang masih berada di Pulau itu.

"Kita lihat nanti tindak lanjut dari Menteri Dalam Negeri, bagaimana nanti kita tunggu, sementara itu kita sudah berusaha sekuat tenaga selama ini dan masalah Pulau Berhala sudah cukup panjang sudah dari gubernur-gubernur sebelumnya Pak Sayuti, Pak Zul," ujarnya.

Kapolda Jambi Brigjen Pol Ade Husen Kartadipura usai membuka Jambi Open Turnamen Tenis Meja di GOR Kota Baru mengatakan Kapolda akan melakukan koordinasi dengan Polda Kepri untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kita segera koordinasi dengan Polda Kepri untuk bekerjasama menjaga keamanan di sana," kata Ade.

Hal itu untuk mengantisipasi adanya konflik horizontal antar warga pasca-Pulau Berhala resmi milik Kepri. Dari Polda Jambi akan melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat untuk menjaga suasana kondusif di sana.

Selain itu Polda Jambi akan berkoordinasi dengan Polda Kepri untuk penarikan Pos Polisi maupun personil dari Polda Jambi di Pulau Berhala. "Sementara ini pos polisi di sana akan tetap di tempat anggota sampai ada koordinasi dengan pihak Kepri," katanya.

Editor: Rachmat Hidayat
Sumber: Tribun Jambi
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas