• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Tribunnews.com

Ribuan Rumah di Pidie Tak Layak Huni

Senin, 25 Februari 2013 09:11 WIB
Ribuan Rumah di Pidie Tak Layak Huni
TRIBUN PONTIANAK/ISFIANSYAH
Ilustrasi rumah tak layak huni

TRIBUNNEWS.COM, SIGLI - Hasil pendataan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bekerja dibawah Dinas Sosial (Dinsos) Pidie mencatat dari 38.230 kepala keluarga (KK) miskin di Pidie, ternyata 8.421 KK masih menempati rumah tidak layak huni yang tersebar di 23 kecamatan.

"Angka tersebut merupakan hasil pendataan yang dilakukan TKSK pada tahun 2012. Namun data itu akan kami validasi kembali," kata Kepala Dinsos Pidie, Ismail Fadil, menjawab Serambi (Tribunnews Network) di sela-sela rapat pendataan rumah tidak layak huni bagi masyarakat fakir dan miskin di Oprom Bupati Pidie, Sabtu (23/2/2013).

Rapat tersebut dihadiri 23 camat plus 23 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, yang dibuka Sekdakap Pidie, H Said Mulyadi SE MSi. Berdasarkan hasil rapat itu, kata Ismail Fadil, validasi ulang terhadap 8.421 unit rumah tak layak huni akan dilaksanakan pada awal Maret hingga pertengahan April tahun ini. Artinya dengan waktu 40 hari itu, validasi kriteria rumah tak layak huni harus selesai dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, juga disepakati sepuluh kriteria rumah tidak layak huni. Antara lain, sumber air di rumah tersebut tidak sehat atau akses memperoleh air bersih terbatas.

Lalu, rumah itu tidak mempunyai akses MCK, material bangunan rumah tidak permanen atau dari kayu berkualitas rendah plus atap rumbia dan berdinding bambu. Kemudian, rumah tak layak huni tidak memiliki matahari dan ventilasi udara, tidak adanya pembagian ruangan serta lantai tanah dan rumah lembab plus pengap. Tak hanya itu, letak rumah tidak teratur yang berdempetan dan rusak. Pemilik belum pernah menerima bantuan pembangunan rumah dari berbagai pihak, termasuk belum pernah menerima bantuan bahan bangunan rumah. Kriteria lainnya, rumah tak layak huni dengan luas lantai perkapita di kota berukuran 4m2 dan di gampong 8m2.

Jika adanya penipuan dalam pendataan rumah tidak layak huni itu, katanya, dinas akan meminta pertanggungjawaban dari TKSK.

"Kita berharap TKSK bekerja secara profesional dengan mempedomani kriteria yang telah disepakati," jelasnya.

Sekdakab Pidie menambahkan pendataan rumah tak layak huni itu untuk dijadikan sebagai data base. Dan bakal dijadikan rujukan jika sewaktu-waktu adanya rumah bantuan, baik sumber pendanaan dari APBN, APBA, APBK maupun dari sumber dana lainnya.

Rapat pendataan rumah tak layak huni itu bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam memilih rumah tak layak huni.

"Data rumah tak layak huni yang diperoleh dari masing-masing kecamatan, nantinya akan dikirim camat sekaligus ditetapkan dengan SK Bupati Pidie," demikian Said Mulyadi.

Sementara itu Harmadi seorang TKSK di Kecamatan Muara Tiga, kepada Serambi Minggu (24/2/2013) mengatakan, semua TKSK berharap pada Pemkab agar menjadikan data dari TKSK itu untuk rujukan data penduduk. Sebab, menurut Harmadi, pendataan yang dilakukan itu dilakukan dari pintu ke pintu.

Menurutnya, bukan hanya mendata rumah tak layak huni, tapi TKSK juga mendata warga miskin yang membutuhkan modal usaha. Sehingga masyarakat tidak perlu membuat proposal sendiri untuk memperoleh modal usaha. Dengan begitu, ketika adanya program bantuan modal usaha, Pemkab bisa langsung menyalurkan dengan mempedomani data yang diberikan TKSK.

Menurut Harmadi, Pemkab maupun Pemprov seharusnya tidak melayani proposal masyarakat jika proposal tersebut bukan dibuat TKSK.

"Kita melakukan itu, agar bantuan yang disalurkan itu tepat sasaran. Karena TKSK mengetahui masyarakat mana yang berhak menerima bantuan," katanya.(naz)

Editor: Dewi Agustina
0 KOMENTAR
1481652 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas