Sabtu, 28 Februari 2015
Tribunnews.com

Ribuan Rumah di Pidie Tak Layak Huni

Senin, 25 Februari 2013 09:11 WIB

Ribuan Rumah di Pidie Tak Layak Huni
TRIBUN PONTIANAK/ISFIANSYAH
Ilustrasi rumah tak layak huni

TRIBUNNEWS.COM, SIGLI - Hasil pendataan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bekerja dibawah Dinas Sosial (Dinsos) Pidie mencatat dari 38.230 kepala keluarga (KK) miskin di Pidie, ternyata 8.421 KK masih menempati rumah tidak layak huni yang tersebar di 23 kecamatan.

"Angka tersebut merupakan hasil pendataan yang dilakukan TKSK pada tahun 2012. Namun data itu akan kami validasi kembali," kata Kepala Dinsos Pidie, Ismail Fadil, menjawab Serambi (Tribunnews Network) di sela-sela rapat pendataan rumah tidak layak huni bagi masyarakat fakir dan miskin di Oprom Bupati Pidie, Sabtu (23/2/2013).

Rapat tersebut dihadiri 23 camat plus 23 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, yang dibuka Sekdakap Pidie, H Said Mulyadi SE MSi. Berdasarkan hasil rapat itu, kata Ismail Fadil, validasi ulang terhadap 8.421 unit rumah tak layak huni akan dilaksanakan pada awal Maret hingga pertengahan April tahun ini. Artinya dengan waktu 40 hari itu, validasi kriteria rumah tak layak huni harus selesai dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, juga disepakati sepuluh kriteria rumah tidak layak huni. Antara lain, sumber air di rumah tersebut tidak sehat atau akses memperoleh air bersih terbatas.

Lalu, rumah itu tidak mempunyai akses MCK, material bangunan rumah tidak permanen atau dari kayu berkualitas rendah plus atap rumbia dan berdinding bambu. Kemudian, rumah tak layak huni tidak memiliki matahari dan ventilasi udara, tidak adanya pembagian ruangan serta lantai tanah dan rumah lembab plus pengap. Tak hanya itu, letak rumah tidak teratur yang berdempetan dan rusak. Pemilik belum pernah menerima bantuan pembangunan rumah dari berbagai pihak, termasuk belum pernah menerima bantuan bahan bangunan rumah. Kriteria lainnya, rumah tak layak huni dengan luas lantai perkapita di kota berukuran 4m2 dan di gampong 8m2.

Jika adanya penipuan dalam pendataan rumah tidak layak huni itu, katanya, dinas akan meminta pertanggungjawaban dari TKSK.

"Kita berharap TKSK bekerja secara profesional dengan mempedomani kriteria yang telah disepakati," jelasnya.

Sekdakab Pidie menambahkan pendataan rumah tak layak huni itu untuk dijadikan sebagai data base. Dan bakal dijadikan rujukan jika sewaktu-waktu adanya rumah bantuan, baik sumber pendanaan dari APBN, APBA, APBK maupun dari sumber dana lainnya.

Halaman12
Editor: Dewi Agustina
KOMENTAR ANDA

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas