• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 23 Juli 2014
Tribunnews.com

Pemkab Kutai Timur Tegaskan Tolak Pertambangan di TNK

Senin, 15 April 2013 20:46 WIB

TRIBUNNEWS.COM  SANGATTA, Guna mendukung kebijakan enclave, Pemkab Kutai Timur telah berkomitmen untuk menjaga batas wilayah pascadeliniasi dengan mengantisipasi perambahan dan mencegah perluasan. Demikian disampaikan Kepala Bappeda Kutim, Suprihanto.

"Itu sudah menjadi komitmen kami. Dan kalau kelak sudah bisa diperdakan, kami akan membuat aturan yang jelas dan tegas tentang larangan perambahan dan perluasan. Karena di luar kawasan yang dienclave akan tetap menjadi Taman Nasional Kutai (TNK)," katanya.

Pihaknya akan merumuskan pula larangan aktivitas pertambangan rakyat di kawasan yang sudah dienclave. "Kami akan mengaturnya secara jelas di perda. Sedangkan terkait keberadaan konsesi PKP2B Tambang Damai di TNK, hal itu menjadi wilayah pemerintah pusat. Sejauh ini mereka beraktivitas di luar kawasan TNK," katanya.

"Saat berkoordinasi dengan Kementerian PU, tidak disebutkan secara eksplisit tentang agenda enclave TNK. Namun dibahas tentang deliniasi tata ruang Kutai Timur dalam rangka perubahan tata ruang daerah dan nasional," katanya.

Sebagaimana diwartakan, Pemkab Kutim terus menjajaki alternatif solusi terkait terkendalanya pembangunan di dua kecamatan di Kutim yang berada atau beririsan dengan kawasan TNK. Berdasarkan kajian komprehensif, terdapat beberapa alternatif solusi. Yaitu penetapan zona khusus, enclave, hingga relokasi.

Pemkab Kutim cenderung memilih proses enclave, sehingga terus mengupayakan langkah tersebut dengan berbagai dinamikanya. Belakangan juga mengemuka konsep desa konservasi untuk desa definitif yang berada di kawasan TNK, namun belum ada perkembangan berarti.

Sebelumnya juga sempat mengemuka pemberlakuan zona khusus berpola desa konservasi untuk desa-desa definitif di kawasan TNK. Bahkan hal ini sudah disosialisasikan anggota DPRD Kutim, namun belakangan tidak ada kelanjutannya.

"Kalau memang masyarakat tidak boleh tinggal, kan semestinya dari dulu dilarang. Sekarang sudah ribuan masyarakat yang bermukim. Bahkan banyak yang tinggal jauh sebelum penetapan kawasan TNK. Kalau memang hal itu dilarang, mengapa pihak Balai TNK tidak tegas dari dulu-dulu," kata Kepala Desa Sangatta Selatan, M Sjaim. Terutama dalam menindak perambahan lahan.

Untuk saat ini, pemerintah desa Sangatta Selatan berupaya untuk membangun sinergi dengan petugas balai TNK. "Kami berharap masyarakat yang berada di kawasan TNK bisa dibina. Termasuk agar warga tidak merambah lagi atau mencegah jual beli lahan yang tidak prosedural. Kami berharap pos pemantauan khusus di kimometer 5 poros Sangatta Bontang bisa segera difungsikan," katanya. (kholish chered)

Editor: Budi Prasetyo
Sumber: Tribun Kaltim
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1672792 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas