Selasa, 23 Desember 2014
Tribunnews.com

18 Juli Batas Waktu Anggota Dewan Mundur Jika Mencaleg di Partai Lain

Minggu, 21 April 2013 11:48 WIB

18 Juli Batas Waktu Anggota Dewan Mundur Jika Mencaleg di Partai Lain
net
KPU

Laporan Wartawan Tribun Timur, Yasdin

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel memperingatkan para politisi tidak memiliki dua partai. Hal ini disampaikan KPU Sulsel karena banyaknya bakal calon anggota dewan yang pindah partai karena partainya tidak lolos pada pemilu 2014.

KPU Sulsel meminta para legislator yang kembali ingin mencaleg dengan partai berbeda memiliki keberanian untuk mengambil sikap untuk meninggalkan partai lamanya.

Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas mengatakan, seorang politisi tidak dibenarkan memiliki dua partai. Oleh karena itu, dia mengimbau agar para politisi yang partainya tidak lolos menjadi peserta pemilu 2014 segera meninggalkan partainya jika mencaleg di partai lain. Dia bahkan memberikan batas waktu kepada para politisi untuk meninggalkan partai lamanya termasuk posisinya sebagai anggota dewan.

"Tidak mungkin ada satu orang dua partai. Kalau dia mencaleg 18 Juli paling lambat ada pengunduran diri, tidak ada maaf lagi. Tidak boleh memiliki partai lebih dari satu.

Mencaleg di partai lain, tinggalkan partai lama. Kalau dia mencaleg otomatis sebenarnya pergantiannya di dewan juga harus diproses karena telah terdaftar di partai berbeda.

Sebelum DCT, cukup surat keterangan proses PAW saja yang dilampirkan," kata Jayadi, Minggu (21/4/2013).

Menurut Jayadi, saat ditetapkan sebagai bakal calon anggota legislatif di partai lain, para bakal calon legislator harus mengundurkan diri dari partai lamanya. Secara tidak langsung, jika mengundurkan diri di partai lamanya posisinya sebagai anggota dewan pun akan diproses untuk diusulkan pergantian antarwaktu (PAW).

"Sebenarnya, tanpa ada PKPU no 7 dan no 13. UU 27 tentang Susduk juga telah mengatur ketika mereka pindah partai hak mereka sebagai anggota dewan juga akan dicabut, termasuk gajinya," ujar Jayadi.

Jayadi menyatakan, pencabutan hak termasuk gaji dikarenakan proses penggajian anggota dewan berbasis kinerja.

"Secara etis ketika dia mengundurkan diri dia tidak menerima lagi. Secara normatif dia masih bisa menerima kalau masih dalam proses. Penggajian mereka kan berbasis kinerja," jelasnya.

Editor: Dewi Agustina
Sumber: Tribun Timur

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas