• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 30 Juli 2014
Tribunnews.com

Terdakwa Djaja Suparman Ajukan Dua Eksepsi

Senin, 22 April 2013 16:32 WIB
Terdakwa Djaja Suparman Ajukan Dua Eksepsi
surya/sudharma adi
Mantan Pangdam Jaya dan Brawijaya, Letjen TNI Purn Djaja Suparman harus menjalani sidang militer di Pengadilan Militer Tinggi III Sidoarjo, Senin (22/4/2013).

Laporan Wartawan Surya,Sudharma adi
 

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Usai berkas dakwaan dibacakan, majelis hakim yang diketuai Letjen TNI Hidayat Manao mempersilakan terdakwa kasus ruislag, Letjen TNI Purn Djaja Suparman untuk menyampaikan eksepsi.

Tak tanggung-tanggung, kesempatan ini dilakukan terdakwa dengan menyampaikan eksepsi sebanyak dua kali.

Dalam persidangan di Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) III Surabaya, oditur militer menyampaikan dakwaan terhadap Djaja Suparman.

Usai dakwaan, majelis hakim menanyakan apakah mengerti dengan semua dakwaan itu.

Dengan sikap sempurna, terdakwa mengaku bahwa sebagian dakwaan itu tak sesuai dengan pendapatnya.

"Kalau begitu, terdakwa kami persilakan berkonsultasi ke penasehat hukum," jelas hakim Hidayat Manao, Senin (22/4/2013).

Setelah berkonsultasi, terdakwa bersama penasehat hukum langsung meminta pembacaan eksepsi sebanyak dua kali, yakni oleh terdakwa dan penasehat hukum.

Usai skors sidang selama lima menit, terdakwa Djaja Suparman pun membacakan eksepsi dengan lantang.

Dalam eksepsi selama hampir 30 menit itu, terdakwa menelaah proses penyelidikan dari atensi BPK RI pada Desember 2008 lalu.

Dalam penyeldikan itu, yang memerintahkan untuk mengusut adalah KSAD. Padahal, sesuai UU No 31/1997 tentang Peradilan Militer, maka yang menjadi perwira penyerah perkara (papera) seharusnya Panglima TNI langsung, bukan KSAD.

"Ini tentu menyalahi UU No 31/1997 pasal 123 ayat 1. Selain itu, patut diduga bahwa ini ada permainan politik," paparnya.

Maka, dengan begitu proses penyelidikan itu melanggar hukum dan segala dakwaan harus batal demi hukum.

Tak lama kemudian, penasehat hukum terdakwa juga menyampaikan eksepsi.

Dalam penjelasannya, proses ruislag terhadap PT CMNP itu tak merugikan negara karena uang yang diterima terdakwa bukan dari BUMN.

"Maka seharusnya ini bukan masuk pidana melainkan perdata. Selain itu, proses peradilannya seharusnya di pengadilan negeri, bukan militer," papar penasehat hukum dari LBH Pancasila, Heru B Samiaji.

Dengan begitu, maka mereka menyatakan dilmilti III tak berwenang mengusut kasus ini, lalu menyatakan surat dakwaan batal demi hukum karena kabur atau tak cermat.

Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Surya
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1699562 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas