Selasa, 23 Desember 2014
Tribunnews.com

Daerah Kesulitan Lakukan Pengawasan Satu SPBU Jual Dua Harga

Jumat, 26 April 2013 15:41 WIB

Daerah Kesulitan Lakukan Pengawasan  Satu SPBU Jual  Dua Harga
KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO
Petugas mengisi bahan bakar premium di SPBU kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2012). Realisasi konsumsi BBM bersubsidi di sejumlah tempat per November 2012 telah melampaui kuota APBN Perubahan 2012. Hal ini memicu terjadinya kelangkaan ketersediaan Premium. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

TRIBUNNEWS.COM  YOGYA,  - Rencana pemerintah pusat menjual BBM bersubsidi dua harga di SPBU yang berbeda masih belum jelas direalisasikan. Sebab, pada Kamis (26/4), Dinas PUP ESDM DIY mendapatkan informasi jika nantinya satu SPBU kemungkinan bisa menjual dua harga BBM bersubsidi.

"Memang belum ada informasi resmi tertulis dari pusat. Tapi yang jelas kami siapkan semua kemungkinan penerapan kebijakannya," terang Kepala Dinas PUP ESDM DIY, Rani Sjamsinarsi, usai rapat koordinasi mengenai BBM bersubsidi, Jumat (26/4/2013).

Hanya saja, dengan rencana tersebut dipastikan akan membuat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengawasan. Belum dengan standar setiap SPBU minimal harus memiliki lima tanki untuk mengakomodir semua kebutuhan.

Yaitu satu pompa untuk premium harga Rp 4.500, satu pompa premium harga Rp 6.500/Rp.7.000, satu pompa solar Rp 4.500, satu pompa solar Rp Rp 6.500/Rp.7.000 dan satu pompa untuk pertamax.

Sebab itu, Pemda DIY bersama Hiswana Migas sedang melakukan pemetaan terhadap 91 SPBU yang ada. Guna mengetahui kesiapan di lapangan jika benar kebijakan tersebut diterapkan.

"Presiden (SBY) mengisyaratkan seperti itu. Makanya kami siapkan diri, meskipun harus diakui pengawasannya memang sulit," papar Rani.

Terkait kehawatiran para pengelola SPBU dengan potensi kericuhan jika kebijakan tersebut diterapkan, Rani menyatakan sudah disiapkan tim dari Polda DIY untuk mengantisipasi. Namun, jumlah personil yang ditugaskan pada SPBU masih digodog sembari menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

"Polda sudah siapkan tim pengaman. Tapi sistemnya seperti apa kita belum tahu. Kepastian dari pusat saja belum ada kok," imbuhnya.

Sementara, Ketua Hiswan Migas DIY Siswanto menyatakan jika kebijakan penerapan dua harga BBM bersubsidi tidak hanya menyulitkan pemerintah daerah. Namun dipastikan pengelola SPBU akan kerepotan dalam menjalankan kebijkan tersebut.

Maka dari itu, pihaknya tetap konsisten mendorong pemerintah menerapkan kenaikan harga BBM bersubsidi dalam satu harga. Selama ada kepastian stok tetap aman atau tidak langka, namun subsidi APBN dapat ditekan tidak melebihi Rp 300 triliun dalam satu tahun.

"Masalah nanti di demo (akibat kenaikan BBM) paling akan berlangsung satu sampai tiga minggu. Tapi kan ini lebih enak bagi semua pihak," ungkap Siswanto. Walaupun diakui jika pemerintah telah mengetok kebijakan dual price BBM, pihaknya harus melaksanakan.

Terpisah, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengakui jika penjualan BBM dengan dua harga dalam satu SPBU bukan hanya menyulitkan pengawasan. Tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah saat pelaksanaan di lapangan. Terlebih jika jumlah SPBU tidak sebanding dengan kuota BBM yang harus didistribusikan.

"Realisasinya seperti apa aku belum tahu. Pemerintah (pusat) juga belum memutuskan, masih dalam wacana. Tapi apapun keputusannya kami harus melaksanakan," tukas Sultan. (hdy)

Editor: Budi Prasetyo
Sumber: Tribun Jogja

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas