• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 26 Juli 2014
Tribunnews.com

Banyak Pengusaha Hotel dan Restoran di Ciwidey Langgar Aturan

Senin, 29 April 2013 07:38 WIB
Banyak Pengusaha Hotel dan Restoran di Ciwidey Langgar Aturan
Ilustrasi salah hotel di Ciweday 

TRIBUNNEWS.COM SOREANG,  - Beberapa hotel dan restoran yang berada di sepanjang jalur wisata Ciwidey, diduga belum mempunyai Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bahkan ada bangunan restoran yang bediri di bantaran Sungai Ciwidey.

Kepala Desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasir Jambu, Hilman S. Yusuf menjelaskan, ada beberapa hotel dan restoran di wilayahnya yang mendirikan bangunan tanpa mengajukan proses perizinan terlebih dulu. Seperti yang dilakukan oleh The Dreams Hotel dan Restauran di Jalan Raya Soreang-Ciwidey.  Pemilik hotel tersebut langsung mendirikan bangunan dan mulai beroperasi. Padahal, mereka belum mempunyai perizinan apapun.

"Harusnya setelah mereka memiliki tanah dan akan mendirikan bangunan ada perizinan IPT dan IMB. Sesuai aturan sebelum bangunan berdiri harus sudah ada perizinan. Namun jika mendahulukan pembangunan dan memproses perizinan terakhir itu melanggar aturan," ujar Hilman, Minggu (28/4).

Untuk menerbitkan izin IPT dan IMB, kata dia, ada beberapa proses yang harus ditempuh. Seperti kajian ilmiah yang dilakukan oleh ahli. Menurutnya, The Dream Hotel belum melakukan kajian ilmiah yang menyangkut Upaya Pelestarian Lingkungan (UPL). Ia pun tidak pernah menandatangani perizinan itu.

"Bisa saya tegaskan jika mereka tidak menempuh kajian ilmiah. Karena sampai sekarang saya belum pernah menandatangani perizinan itu. Padahal harusnya ada keterlibatan dari pihak desa jika ada yang melakukan kajian ilmiah," kata Hilman.

Ia menambahkan, bangunan hotel dan resto itu juga dirasa membahayakan. Karena letak bangunannya yang berada di posisi curam dan di pinggir Sungai Ciwidey. Hal itu juga menjadi pelanggaran. Sebab dalam peraturan tidak diperbolehkan ada bangunan di bantaran sungai dengan jarak minimal 20 meter.

Selain bangunan The Dream, Hilman menilai ada beberapa bangunan lain yang juga melanggar aturan. Pihak desa pun tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, kewenangan untuk memberikan sanksi berada di pihak Pemkab Bandung. Hilman pun menyesalkan sikap Pemkab yang tidak berani mengambil langkah tegas. Meski sudah terjadi pelanggaran menyangkut permasalahan lingkungan. Ia berharap, Pemkab bisa mengambil tindakan tegas terhadap semua bentuk pelanggaran.

"Saya sebagai Kades tidak punya wewenang yang lebih untuk melakukan tindakan. Harusnya Pemkab yang memberi tindakan tegas. Karena mereka punya kewenangan untuk menindak," ujarnya.(aa)

Editor: Budi Prasetyo
Sumber: Tribun Jabar
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas