• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 21 Agustus 2014
Tribunnews.com

Ketua DPRK Subulussalam Pastikan Tak Ada Penambahan Dana Pilkada

Senin, 29 April 2013 22:06 WIB
Ketua DPRK Subulussalam Pastikan Tak Ada Penambahan Dana Pilkada
NET
ILUSTRASI

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Khalidin

TRIBUNNEWS.COM, SUBULUSSALAM - Ketua DPR Kota Subulussalam menegaskan pihaknya tidak akan pernah menyetujui penambahan dana untuk kegiatan Pemilihan kepala daerah (pilkada) wali kota dan wakil wali kota Subulussalam.

Pasalnya, anggaran senilai Rp 6 miliar yang diplot dalam APBK Kota Subulussalam tahun 2013 tersebut sudah final sedangkan dana tambahan
senilai Rp 2,9 belum pernah dibahas dan tidak akan dibahas lagi.

"Karena waktu pembahasan APBK saya pernah tanyakan apakah dana yang diajukan sebesar Rp 6 miliar itu sudah cukup hingga putaran keberapa dan orang KIP jawab cukup," kata Ketua DPRK Subulussalam, Pianti Mala menjawab Serambi (Tribunnews.com Network), Senin (29/4/2013) malam.
 
Pianti yang juga politisi PKPI menilai pelaksanaan Pilkada Subulussalam digelar tahun 2013 sebenarnya terlalu dipaksakan meskipun daerah itu tidak memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut. Kejanggalan lainnya, kata Pianti, terlihat dalam kesiapan Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang belum matang dalam mengajukan anggaran. Hal itu terbukti anggaran yang diajukan ternyata tidak mencukupi.

Anehnya, kata Pianti, eksekutif dengan nekat langsung membuat komitmen dengan KIP untuk penambahan anggaran senilai Rp 2,9 miliar meski dana tersebut tidak pernah dibahas di dewan.

"Ini jelas janggal, ada kesan pilkada memang digiring agar harus dilaksanakan tahun ini dengan berbagai cara, padahal daerah tidak mampu," ujar Pianti.
 
Senada disampaikan anggota Banggar DPRK Subulussalam, Ir.Netap Ginting yang dikonfirmasi Serambi secara terpisah. Menurut Netap, dia sempat mendengar pertanyaan Ketua DPRK Pianti Mala kepada pihak KIP saat pembahasan anggaran tentang dana pilkada yang diusulkan apakah sudah mencukupi untuk putaran keberapa?.

"Saya dengar, ketua bilang, dana enam miliar ini untuk berapa putaran, dua atau seribu putaran, lalu orang KIP bilang sampai putaran kedua. Tapi tahunya sekarang minta dana lagi, kalau memang tidak mampu kenapa harus dipaksakan juga, tunda saja," tegas Netap.

Sementara sekretaris Komisi A DPRK Subulussalam, Bakhtiar Husein mengingatkan para komisioner KIP Subulussalam agar tidak nekat menggunakan dana Rp 2,9 miliar. Pasalnya, dana yang tertera di naskah perjanjian dana hibah pilkada ditandatangani Wali Kota Subulussalam Merah Sakti bersama Ketua KIP M Husein Saran, Selasa (26/2/2013) lalu dianggap in prosedural lantaran tidak pernah dibahas oleh banggar.

"Kalau tidak dibahas di dewan dan tidak masuk ke dalam buku APBK berarti ilegal dan kalau ilegal berarti haram digunakan dan jika nekat memakainya siap-siap berhadapan dengan hukum," tegas Bakhtiar.

Seperti diberitakan sebelumnya, kegiatan Pemilihan kepala daerah (pilkada) wali kota dan wakil wali kota Subulussalam tidak dapat dilaksanakan dua putaran jika dana yang tersedia hanya Rp 6 miliar. Pasalnya, dana sebesar itu hanya mampu membiayai kegiatan pilkada putaran pertama. Sedangkan untuk putaran kedua membutuhkan anggaran sekurangnya Rp 2,9 miliar.

Pernyataan itu disampaikan Irwanto Harahap, SH Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam yang membidangi logistik dan keuangan kepada Serambi (Tribunnews.com Network), Senin (29/4/2013).

Editor: Dewi Agustina
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas