Rabu, 26 November 2014
Tribunnews.com

Yusril : Keberatan PBB Dianggap Lindungi Susno

Senin, 29 April 2013 17:02 WIB

Yusril : Keberatan PBB Dianggap Lindungi Susno
TRIBUN/DANY PERMANA
Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra (kiri) berjabat tangan dengan mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Susno Duadji (kanan) disaksikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban (tengah) usai melakukan pertemuan di Kantor Yusril, Jakarta, Jumat (5/4/2013). Susno yang telah menjadi anggota PBB tersebut kini mulai berpartisipasi dalam aktivitas PBB. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

Laporan Wartawan Surya,Sudharma adi

TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Adanya proses eksekusi terhadap Komisaris Jenderal (Komjen) Purn Susno Duaji karena kasus korupsi rupanya membuat gerah Partai Bulan Bintang (PBB), tempat Susno juga nyaleg.

PBB keberatan disebut melindungi Susno karena sebagai caleg dari PBB.

Ini diungkapkan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, saat mendampingi Wisnu Wardhana (WW) dalam sidang persiapan gugatan di PTUN Surabaya.

Dia keberatan partai yang dipimpinnya itu melindungi Susno Duadji.

"PBB itu kan partai kecil. Hebat sekali kalau PBB bisa melindungi Pak Susno," jelasnya kepada wartawan, Senin (29/4/2013).

Dia menjelaskan, PBB menerima Susno karena saat itu terpidana
korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008 lalu itu masih belum dieksekusi.

Apalagi, ahli hukum tata negara itu menilai putusan MA atas kasus itu batal demi hukum karena tidak mencantumkan perintah penahanan.

Selain itu, keputusan pencalegan Susno di PBB baru bisa dianulir apabila pelaksanaan eksekusi terjadi.

"Entah karena jaksa tetap mengeksekusi atau atas kerelaan Pak Susno sendiri, meskipun dia meyakini tak bersalah," tuturnya.

Mengenai proses eksekusi, dia menerangkan Susno tak bisa dieksekusi dengan dua dalih.

Pertama, tak adanya perintah pemidanaan di putusan, baik di PN hingga MA, sehingga menurutnya menyalahi Pasal 197 huruf (f) KUHAP.

Adapun keputusan MK yang menganulir Pasal 197 itu dianggap Yusril tak berlaku surut. Lalu dalih kedua, dimana nomer perkara antara di PT dan MA berbeda.

"Di PT nomor perkara milik orang lain, tapi putusannya milik perkaranya Pak Susno," ujarnya.

Jika jaksa eksekutor tetap ngotot akan mengeksekusi Susno, menurut Yusril jaksa harus melakukan upaya PK demi hukum.

"Ada PK untuk itu, diatur dalam perundang-undangan," jelasnya.

Diberitakan, oleh MA Susno Duadji diputus bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008 lalu.

Mantan Kabareskrim Mabes Polri itu dihukum penjara selama 3,5 tahun.

Saat hendak dieksekusi di Bandung beberapa hari lalu, Susno melakukan perlawanan. Dia berhasil lolos dari kepungan belasan jaksa eksekutor setelah meminta bantuan perlindungan hukum kepada Mapolda Jawa Barat.

Karena menghilang hingga kini, Kejaksaan Agung kemarin akhirnya menetapkan Susno sebagai DPO alias buronan.

Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Surya

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas