Kejaksaan akan Usut Keterlibatan 23 Dewan

Proses hukum kasus dugaan korupsi dana tunjangan DPRD tahun 2003-2004 yang menyangkut mantan anggota dewan Gunungkidu

Kejaksaan akan Usut Keterlibatan 23 Dewan
Kejari Logo

TRIBUNNEWS.COM YOGYA,- Proses hukum kasus dugaan korupsi dana tunjangan DPRD tahun 2003-2004 yang menyangkut mantan anggota dewan Gunungkidul periode 1999-2004 bakal berlanjut. Setelah 32 mantan dewan divonis dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada Kamis (2/5/2013), kejaksaan akan mengusut keterlibatan mantan dewan lainnya.

Selain mantan dewan yang sudah divonis, diduga masih ada 23 mantan DPRD Gunungkidul periode yang sama juga menerima dana tunjangan serupa. Sembilan di antaranya adalah anggota fraksi ABRI. Informasi dihimpun, Kejaksaan Negeri Wonosari telah mengirimkan permohonan petunjuk penanganan ke kejaksaan tinggi DIY.

Kasi Penyidikan Pidana Khusus Kejati DIY, Dadang Darusalam dikonfirmasi Jumat (3/5), mengatakan, surat permohonan petunjuk dari kejari dilayangkan pada 23 Oktober 2012. Dadang mengaku telah menerimanya. Pihaknya membalas permohonan itu dengan merekomendasikan agar penanganan sembilan orang tersebut ditangani Oditurat Militer.

"Kejari Wonosari minta petunjuk via surat. Mantan dewan yang TNI itu ada 9 orang mau diapain. Sudah kami arahkan agar ditangani mahkamah militer," ujar Dadang, ditemui di Kejati DIY, Jumat (3/5).

Dadang menyebutkan, selain 32 mantan dewan Gunungkidul yang divonis, memang dikabarkan masih ada 23 orang lainnya. Sembilan orang dari fraksi ABRI tersebut menurutnya termasuk di dalamnya. Disebutkan, saat kasus itu mencuat, di DPRD masih ada fraksi ABRI. Sembilan orang dalam fraksi itu diduga juga menerima dana sebagaimana anggota dewan lainnya.

Dadang pun kembali membuka berkas dan surat-surat yang pernah dikirimkan Kejari Wonosari. Dalam berkas tersebut tertulis sembilan anggota fraksi ABRI, yaitu, Kusdartini, Suraji, Parwulan, Pujiyono, Dadi Sunandi, Sukiran, Harwanto, Marcus Sugito, Sri Winarti. Surat permohonan petunjuk penanganan terhadap sembilan orang itu ditandatangani Kajari Wonosari Shinta Sasanti SH.

"Nah, apakah saat ini sudah diproses atau belum itu kejari Wonosari yang tahu," kata Dadang.

Secara keseluruhan mantan dewan tersisa yang belum diadili, menurut Dadang, akan diproses oleh Kejari Wonosari. Apakah Kejati akan mendorong Kejari agar segera memprosesnya? Dadang mengatakan bahwa hal itu tergantung apakah kejari nantinya minta petunjuk lagi atau tidak. Sejauh ini pun menurutnya belum ada laporan sampai di mana penyidikannya.

"Belum tahu, belum apa-apa. Itu makanya hakim (dalam sidang) perintahkan," lanjutnya.

Kasus ini terjadi saat pada anggaran APBD 2003/2004 muncul pos-pos anggaran untuk anggota dewan. Mantan dewan disebut-sebut berkeinginan menambah besaran penghasilan tetap per bulan. Pada 2003, untuk operasional fraksi masing-masing menerima Rp 6 juta. Dana itu diberikan mulai Januari - Desember 2003. Biaya perawatan dan pengobatan masing-masing Rp 5,4 juta dalam periode sama. Dan pembelian bahan bakar minyak (BBM) Rp 8,4 juta.

Halaman
12
Editor: Budi Prasetyo
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2016
About Us
Help