• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 24 Juli 2014
Tribunnews.com

Polisi Bongkar Kasus Pengadaan Sapi Senilai Rp 4,5 Miliar

Jumat, 3 Mei 2013 02:57 WIB
Polisi Bongkar Kasus Pengadaan Sapi Senilai Rp 4,5 Miliar
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Pedagang memotong daging sapi di los daging Pasar Klender Jakarta Timur, Senin (8/4/2013). Pemerintah tahun ini menetapkan kuota impor daging sapi beku 32 ribu ton dengan rincian 19.400 ton untuk industri pengolahan dan 12.600 ton untuk horeka. Berbeda dengan sapi bakalan, izin impor daging beku diterbitkan untuk satu tahun TRIBUNNEWS/HERUDIN

Laporan Wartawan Pos Kupang, Teni Jenahas

TRIBUNNEWS.COM, BAJAWA - Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Ngada kini sedang mengumpulkan bahan dan data  untuk membongkar kasus pengadaan ternak sapi senilai Rp 4,5 miliar lebih di Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo. Hingga saat ini belum ada pihak-pihak yang diperiksa penyidik.

Informasi yang dihimpun Pos Kupang di Bajawa menyebutkan, penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Ngada sudah mulai mengumpukan bahan dan data kasus pengadaan ternak sapi di Nagekeo sejak beberapa bulan lalu. Tetapi, lanjut sumber itu, belum sampai pada pemeriksaan pihak-pihak terkait.
Sumber itu mengaku belum tahu tahu kapan penyidik Polres Ngada melakukan pemeriksaan.

Apalagi, saat ini penyidik Tipikor Polres Ngada sedang menangani beberapa kasus korupsi di Kabupaten Nagekeo. Masih dari sumber yang sama, proses penyelidikan kasus tersebut masih berjalan untuk mengumpulkan data dan informasi.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ngada, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Daniel Yudo Ruhoro belum berhasil dikonfirmasi, karena tidak berada di tempat. 

Pos Kupang yang menghubungi Wakil Kapolres Ngada, Komisaris Polisi (Kompol)  Luis Benyamin di ruang kerjanya, Kamis (2/5/2013) membenarkan kasus pengadaan ternak di Nagekeo itu sedang ditangani Polres Ngada. 

Namun, mengenai proses penanganan kasus tersebut, Benyamin tidak memberikan banyak keterangan. Ia menyarankan wartawan Pos Kupang menghubungi langsung dengan Kapolres Ngada. 

"Nanti langsung dengan kapolres saja. Beliau masih keluar, tunggu saja ya," saran Benyamin.

Dijual Rp 5 Juta per Ekor

Hasil konfirmasi dengan pengusaha sapi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), bernama Adiman, menyebutkan,  sapi bibit di Sumbawa dilepas dengan harga  Rp 5 juta/ekor. Harga  satuan itu diterima  di atas kapal.

Menurut informasi, kerugian negara dalam kasus ini, mencapai Rp 1 miliar.
Di Kabupaten Ngada dan Nagekeo, sapi bibit  jenis sapi Bali dengan tinggi 1,02 centimeter (cm) itu diberikan kepada masyarakat dengan  harga jual Rp 6.000.000-Rp 6.500.000/ekor.

Adiman yang dikonfirmasi Pos Kupang, Senin (29/4/2013), mengatakan, penetapan harga sapi bibit di Propinsi NTB ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB. Namun, ketika diminta penjelasan tentang  harga satuan yang ditetapkan dalam SK Gubernur NTB tersebut, Adiman tidak menjelaskannya.

Ia menjelaskan, harga satuan sapi bibit yang diberikan kepada PT Jery Karya sudah termasuk sumbangan pihak ketiga kepada Provinsi NTB dan kabupaten  asal sapi, biaya pengurusan dokumen serta biaya pakan dan obat-obatan selama di karantina.

Adiman mengungkapkan, sesuai Peraturan Gubernur NTB, pembelian sapi oleh pengusaha dari luar NTB tidak boleh langsung ke petani peternak. Pengusaha yang akan membeli sapi di daerah itu, jelas Adiman, harus bermitra dengan pengusaha lokal.

Khusus pengadaan sapi yang dilakukan oleh PT Jery Karya untuk Kabupaten Nagekeo dan Ngada, demikian Adiman, perusahaan tersebut bekerja sama dengan CV Agro Samoa. 

"Yang namanya dagang, ada tawar menawar. Kita jual dengan harga segitu dan disetujui PT Jery Karya. Harga itu  untuk sapi yang diterima di atas kapal dan siap diantarpulaukan," ungkap Adiman.

Sementara harga satuan di daerah tujuan,kata Adiman, bukan lagi kewenangan  CV Agro Samoa.  Ia menjelaskan, pengiriman ternak sapi untuk Nagekeo sebenarnya sudah selesai.

Sedangkan untuk Kabupaten Ngada, baru dikirim 600 ekor.

Selain dugaan mark up,  pengadaan sapi Bali yang seharusnya dilakukan oleh kelompok tani, diduga sengaja digiring oleh para pejabat di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkabunan Kabupaten Nagekeo melalui pihak ketiga dengan harga satuan dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Nagekeo.

Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nagekeo, Wolfgang Lena,  memberikan klarifikasi terkait kasus ini.

Menurut Wolfgang,  harga satuan sapi disepakati oleh kelompok tani dengan pihak ketiga. Sedangkan dinas pertanian, peternakan dan perkebunan hanya memberikan usulan atau referensi harga berdasarkan survei lapangan.
"Semua keputusan ada di tangan petani dan pihak ketiga. Kami hanya memberikan referensi harga kepada petani berdasarkan hasil survei lapangan. Mau dipakai atau tidak, keputusannya ada di tangan petani," kata Wolfgang beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, pihaknya tidak menggiring petani untuk menggunakan pihak ketiga, namun karena petani kesulitan untuk mendatangkan sapi bali dari luar NTT, pihaknya merekomendasikan pihak ketiga yang bisa bekerja sama dengan petani untuk mendatangkan sapi bibit ke Nagekeo.

Kasus ini, selain menyeret nama pejabat di Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Nagekeo, juga beberapa anggota DPRD Nagekeo yang disinyalir sebagai pengatur program.

Editor: Willy Widianto
Sumber: Pos Kupang
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1740001 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas