• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 30 Oktober 2014
Tribunnews.com

Rahudman Harahap Didakwa Rugikan Negara Rp 1,5 Miliar

Jumat, 3 Mei 2013 12:58 WIB
Rahudman Harahap Didakwa Rugikan Negara Rp 1,5 Miliar
Kompas.com/Mohammad Hilmi Faiq
Wali Kota Medan, Rahudman Harahap 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Irfan Azmi Silalahi

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Ratusan pengunjung persidangan yang memadati ruang utama Pengadilan Tipikor Medan, berdiri saat tiga orang majelis hakim yang dipimpin Sugiyanto memasuki ruang persidangan.

Ruang sidang yang dipenuhi oleh pegawai negeri sipil, tampak diantaranya Wakil Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Sekda Pemko Medan Syaiful Bahri dan eks Sekda dan Pjs Wali Kota Medan Afifuddin.

"Saudara sehat. Karena ini persidangan, saudara (Rahudman) kami panggil dengan sebutan terdakwa. Perhatikan segala sesuatu di persidangan. Apapun yang terjadi di sini, semua akan diminta tanggapan kepada terdakwa. Silahkan jaksa, bacakan dakwaannya," ujar Sugiyanto.

Enam orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut yang dipimpin oleh Aries, terlihat membacakan secara perdana berkas dakwaan terhadap Rahudman, yang disusul secara berganti-gantian dengan lima orang jaksa lainnya.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebutkan Rahudman yang saat itu menjabat Sekda Pemkab Tapsel bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupten Tapanuli Selatan (penuntutan terpisah dan telah diputus oleh Mahkamah Agung serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap), melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi sehingga merugikan keuangan negara.

Bahwa dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada 6 Januari 2005 dan 13 April 2005, yang diajukan Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan, terdapat dana TPAPD Triwulan I dan II yang dicairkan sebelum APBD TA 2005 disahkan. Permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku membidangi penyaluran dana TPAPD.

Bahkan dana TPAPD Triwulan I dan II sebesar Rp 2,071 miliar yang telah dicairkan tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa. Kemudian dalam dakwaannya, jaksa mengaku APBD Pemkab Tapsel TA 2005 disahkan pada 25 Mei 2005 dengan menetapkan besarnya anggaran untuk TPAPD sebesar Rp 5,955 miliar.

Untuk mengganti pembayaran dana TPAPD Triwulan I dan II yang telah dicairkan terdakwa Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan, pada 21 Juni 2005 Leonardy Pane selaku Plt Sekda Pemkab Tapsel, mengajukan pembayaran dana TPAPD sebesar Rp 2,737 miliar lebih kepada BUD Hapian Tambunan. Lalu dana tersebut disalurkan kepada Rustam Efendi selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa.

Selanjutnya Leonardy Pane dan Amrin Tambunan, mengajukan SPP untuk pencairan dana TPAPD Triwulan III sebesar Rp 2,737 miliar. Namun dananya tidak diberikan lagi kepada Sekda Pemkab Tapsel karena telah diberikan sebelum APBD disahkan yang telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan.

Akibat perbuatan keduanya, telah merugikan negara atau Pemkab Tapsel sebesar Rp 2,071 miliar atau setidaknya sebesar Rp 1,590 miliar sesuai hasil penghitungan BPKP Perwakilan Sumut.

Perbuatan terdakwa Rahudman Harahap diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 9 Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Prosesi pembacaan dakwaan terhadap Rahudman, berlangsung sekitar satu jam. Usai membacakan dakwaan, Rahudman yang dimintai majelis hakim pendapatnya terkait isi dakwaan mengaku mengerti. "Saya mengerti," ujar Rahudman singkat.

Selang beberapa menit sebelum berakhirnya persidangan, penasehat hukum Rahudman, Hasrul Benny Harahap, menyampaikan permohonan terhadap majelis hakim secara tertulis agar kliennya tidak ditahan.

"Izin majelis, kami tim dari penasehat hukum terdakwa ingin mengajukan permohonan agar tidak ditahan," urai Benny.

Dalam persidangan, Benny pun menjelaskan, pihaknya tidak mengajukan eksepsi (nota keberatan), terhadap dakwaan jaksa. Mendengar hal tersebut, majelis kemudian memerintahkan jaksa untuk menghadirkan saksi-saksi pada persidangan selanjutnya, yang akan berlangsung Selasa 14 Mei 2013.(Irf)

Editor: Dewi Agustina
Sumber: Tribun Medan
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas