Kamis, 30 Juli 2015
Tribunnews.com

Kejati Belum Panggil Fattah

Kamis, 16 Mei 2013 03:26 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Kejati Jambi belum bisa memastikan rencana pemanggilan Fattah, MESKI telah mengakui kebenaran sprindik pemeriksaan Bupati Batanghari Abdul Fattah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Damkar Batanghari tahun 2004.

Pihak Kejati berdalih penyelidikan masih tahap pemanggilan saksi, pengumpulan barang bukti dan keterangan ahli. "Belum lah masuk (pemanggilan). Kan kemarin (Fattah) baru ditetapkan jadi tersangka. Belum ada (pemanggilan) lah," kata Andi Ashari, Kasi Penkum Kejati Jambi, Selasa (15/5/2013). 

Dalam kasus serupa, Pengadilan Tipikor Jambi pada 19 Maret lalu, telah menghukum Syargawi Usman dan Usman Tarudjin masing-masing 1,5 tahun penjara, denda Rp 50 juta dan membayar uang pengganti Rp 325,503 juta, setelah majelis menyatakan dakwaan JPU terbukti dalam persidangan. 

Dalam amar keputusan, majelis hakim dengan ketua Suprabowo menyatakan keduanya terbukti melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31/1991 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP. Kasus Damkar menurut audit BPKP Jambi merugikan negara Rp 651 juta.

Andi menambahkan, meski belum memastikan pemanggilan. Tapi, dia mengungkapkan ada delapan saksi, meskipun dia tidak bersedia merincinya. "Kan masih banyak. Kan sudah dibilang Pak Kajati kemarin," kelitnya. Dua hari lalu, Kepala Kejati Jambi Tengku Suhaimi, Wakajati John W Purba, dan Aspidsus Masyrobi mengatakan, ada nama-nama selain Fattah dalam sprindik itu.

Namun Abdul Fattah dan kawan-kawan dimaksud adalah nama yang sebelumnya telah dijadikan tersangka. Jadi bukan nama baru. Kalangan pengamat hukum di Jambi menyayangkan kelambanan sikap Kejati Jambi, meskipun diduga penetapan Fattah menunggu vonis Pengadilan Tipikor.

Menurut DR Sahuri, dosen Unja, jika sprindik telah diterbitkan Kejati Jambi harus segera melaksanakan perintah di dalamnya. Bahkan, dia mengingatkan agar semua pihak mewaspai kemungkinan adanya praktik jual beli hukum di negeri ini.
"Lambatnya waktu pelaksanaan sprindik tertanggal 26 Maret bisa menimbulkan dugaan adanya jual beli hukum. Diduga ada koordinasi antarlembaga tertentu dengan yang bersangkutan," kata Sahuri.

Halaman12
Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Jambi
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas