• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 20 April 2014
Tribunnews.com

PP 99/2012 Lebih Menyulitkan PB dan Remisi

Jumat, 17 Mei 2013 11:00 WIB
PP 99/2012 Lebih Menyulitkan PB dan Remisi
NET
ILUSTRASI

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Narapidana akan lebih sulit mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat (PB), dengan keluarnya PP 99/2012 tentang Perubahan Kedua atas PP 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Menurut Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum-HAM Nugroho, aturan tersebut terutama memersulit narapidana tindak pidana terorisme, narkotika, dan prekursor narkotika, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

"Sebelumnya mereka sudah ada yang dapat. Tentu ini secara psikologis akan berdampak. Tapi, birokrasi mesti melaksanakan itu. Saya berupaya menjembatani aspirasi ini," ujar Nurgoroho, Jumat (17/5/2013), saat menerima anggota DPRD Nunukan Muhammad Saleh dan Agustinus di ruang kerjanya.

Kedua anggota DPRD Nunukan ini berkonsultasi terkait aspirasi sejumlah narapidana Lapas Kelas II Sungai Jepun Nunukan, yang mengeluhkan pembatalan PB karena terbentur PP 99/2012. Nugroho mengatakan, ada sejumlah hal yang sedang ia perjuangkan.

"Sedapat mungkin kami berkomunikasi dengan pimpinan. Saya tidak janji, tapi berusaha. Itu tugas dan kewajiban saya. Tanpa diminta akan saya laksanakan. Bagaimana kepada mereka yang sudah mendapatkan? Bentuknya permen atau kebijakan," ujarnya.

Selaku direktur yang juga pernah bertugas di daerah, Nugroho mengaku akan memerjuangkan aspirasi, namun tetap konstitusional.

Terhambatnya remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana, tentu berdampak pula bagi pemerintah. Dari aspek kemanusiaan, napi yang bertumpuk di tahanan pastinya akan berdampak pada narapidana lain.

"Batuk satu, semua batuk. Harusnya lima, diisi 10 orang. Dan yang pasti beban negara menjadi besar. Mereka makan, minum, listrik ditanggung negara," tuturnya. (*)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribun Kaltim
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1795931 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas