• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 18 April 2014
Tribunnews.com

Diduga Ada Rekayasa Pelaporan 73 Paket Pekerjaan

Sabtu, 18 Mei 2013 04:21 WIB
Diduga Ada Rekayasa Pelaporan 73 Paket Pekerjaan
googleimage

TRIBUNNEWS.COM, TASIKMALAYA - Tim BPK RI yang melakukan audit terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan Provinsi (Banprov) di Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2012, menemukan adanya dugaan rekayasa pelaporan 73 dari 220 paket pekerjaan.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Tasikmalaya Corruption Watch (TCW), Dadih Abdul Hadi, melalui rilisnya, Jumat (17/5/2013). "Temuan ini memperkuat dugaan kami sebelumnya bahwa pelaksanaan pekerjaan DAK tahun 2012 memang bermasalah. Yaitu banyak proyek yang tidak tuntas tapi dananya sudah diberikan ke rekanan seluruhnya," kata Dadih.

Menurut Dadih, pihaknya mendapat bocoran bahwa tim BPK yang melakukan audit di Pemkab Tasikmalaya menemukan kejanggalan 73 dari 220 laporan paket pekerjaan DAK dan Banprov tahun anggaran 2012 di lingkungan Disdik Kabupaten. Tim BPK menemukan dugaan rekayasa itu, setelah melakukan cek lapangan.

"Pelaporan administrasi 73 paket pekerjaan tersebut seperti tidak ada masalah. Tetapi ketika dicek ke lapangan, ternyata tim BPK menemukan adanya pekerjaan yang telantar dan adanya dugaan pekerjaan tidak sesuai dengan bestek," ujar Dadih.

Temuan BPK tersebut, menurut Dadih, memperkuat dugaan TCW dan LSM lainnya tentang dugaan adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan DAK dan Banprov di Disdik Kabupaten Tasikmalaya dengan nilai total Rp 135 miliar. Dana yang diduga diselewengkan, ujar Dadih, mencapai puluhan miliar rupiah.

Dadih berharap dugaan korupsi pada DAK dan Banprov tahun anggaran 2012 tersebut ditangani langsung KPK, Polri atau Kejagung. "Jajaran Polres dan Kejaksaan Negeri Singaparna sebenarnya sudah turun tangan. Tapi hingga sekarang tidak jelas juntrungannya. Jadi sebaiknya ditangani langsung KPK atau Polri dan Kejagung," katanya.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), M Yusuf, pernah mengakui adanya pelaporan yang sudah lengkap dari sejumlah paket pekerjaan DAK dan Baprov tahun anggaran 2012, sehingga dana dikucurkan.

Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Jabar
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1798892 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas