Jumat, 29 Mei 2015
Tribunnews.com

MK Diminta Batalkan Hasil Pilkada Tanah Laut

Senin, 20 Mei 2013 18:11 WIB

MK Diminta Batalkan Hasil Pilkada Tanah Laut
IST

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Gugatan hasil pilkada Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, tahun 2013 mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (20/5/2013). Perkara dengan nomor 50/PHPU.D-XI/2013 ini diajukan oleh pemohon pasangan Atmari dan Muhammad Nur (AT Nur), calon nomor urut pasa Pillkada Tanah Laut yang digelar 25 April lalu.

Pihak termohon adalah KPU Kabupaten Tanah Laut yang telah memenangkan pihak terkait, yakni pasangan calon nomor urut 4, Bambang Alamsyah-Sukamta. Kemenangan ini diduga hasil kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif.

Kuasa hukum pasangan AT-Nur, Fadli Nasution, saat membacakan nota permohonan di sidang MK menyatakan, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah melakukan praktik politik uang untuk memenangkan pasangan calon Bambang Alamsyah-Sukamta .

"Yaitu pada saat mendistribusikan undangan pemilih kepada warga, disertai dengan membagi-bagikan sejumlah uang dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4," ujar Fadli dalam rilisnya kepada Tribunnews.com.

Petugas KPU,katanya diduga menghilangkan undangan pemilih dan kartu pemilih, sehingga tidak sampai kepada warga yang berhak. Akibatnya, imbuhnya,banyak pemilih yang kehilangan suaranya.

Tidak hanya KPU yang dituding curang. Kubu AT-NUr juga menuding pemerintah Kabupaten Tanah Laut melakukan kecurangan. Sebab, calon bupati Bambang Alamsyah terbukti memanfaatkan kewenangan ayahnya, Adriansyah selaku Bupati Tanah Laut Periode 2008-2013 untuk kepentingan kampanye.

"Bahwa terbukti, dalam setiap acara pelantikan Kepala Desa, Bupati Adriansyah selalu hadir didampingi oleh Sukamta selaku Kepala BPMD dan juga Bambang Alamsyah dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD," ujarnya.

Halaman123
Editor: Rachmat Hidayat
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas