• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 21 Agustus 2014
Tribunnews.com

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilkada Tanah Laut

Senin, 20 Mei 2013 17:05 WIB
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilkada Tanah Laut
NET
ILUSTRASI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU) Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Senin (20/5/2013), dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Tiga pasangan calon kepala daerah selaku pemohon dalam petitumnya, meminta MK membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum surat keputusan KPU Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-002.436044/V/2013 tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Tanah Laut, dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut 2013.

Pemohon juga meminta MK membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum SK KPU Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-kab.Tala-002.436044/V/2013 tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih, dan mendiskualifikasi pasangan nomor urut empat Bambang Alamsyah-Sukamta, sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Pemilukada Kabupaten Tanah Laut 2013.

Dalam nota permohonan yang dibacakan kuasa hukum, Fadli Nasution disebutkan, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah melakukan praktik politik uang untuk memenangkan pasangan calon Bambang Alamsyah-Sukamta.

"Saat mendistribusikan undangan pemilih kepada warga, disertai dengan membagi-bagikan sejumlah uang dengan arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 4," ujar Fadli dalam persidangan di gedung MK, siang ini.

Selain itu, petugas KPU juga dituduh menghilangkan undangan pemilih dan kartu pemilih, sehingga tidak sampai kepada warga yang berhak. Akibatnya, banyak pemilih yang kehilangan suaranya.

Tidak hanya KPU, kecurangan juga dilakukan Pemkab Tanah Laut. Calon bupati Bambang Alamsyah terbukti memanfaatkan kewenangan ayahnya, Adriansyah selaku Bupati Tanah Laut Periode 2008-2013 untuk kepentingan kampanye.

"Bahwa terbukti, dalam setiap acara pelantikan Kepala Desa, Bupati Adriansyah selalu hadir didampingi oleh Sukamta selaku Kepala BPMD dan juga Bambang Alamsyah dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD," papar Fadli.

Fadli menjelaskan, kehadiran Bambang yang ikut memberi sambutan dalam acara pelantikan kepala desa tersebut menjadi tidak lazim. Soalnya, acara tersebut bukanlah domain eksekutif pemerintah daerah.

Pihak pemohon juga mengaku memiliki bukti bahwa perangkat daerah seperti SKPD, Camat, Kepala Desa/Pembekal, BPD, Kader Posyandu, Gapoktan, dan Bidan Desa ikut terlibat. Menurutnya, para peringkat daerah ini telah diperintahkan bupati untuk memengaruhi warga dan melakukan politik uang.

Sekadar informasi, pemohon dalam gugatan tersebut adalah pasangan H Atmari-Muhammad Nur dengan nomor perkara 50/PHPU.D-XI/2013, pasangan Abdul Wahid-Norhakim dengan nomor perkara 51/PHPU.D-XI/2013 dan H Amperansyah-H Ariansyah dengan nomor perkara 52/PHPU.D-XI/2013.

Sidang selanjutnya akan digelar pada Rabu (22/5/2013) mendatang. Agenda sidang kedua ini adalah mendengar jawaban termohon, tanggapan pihak terkait dan mendengar kesaksian saksi pihak pemohon. (*)

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribun Jakarta
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1807392 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas