• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 26 Oktober 2014
Tribunnews.com

Kejari Belum Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi PLN Medan

Selasa, 21 Mei 2013 11:41 WIB
Kejari Belum Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi PLN Medan
dok
Ilustrasi

Laporan Wartawan Tribun Medan, Irfan Azmi Silalahi

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Lama tak terdengar gaungnya dan sempat dikritik sejumlah pihak akibat kurangnya produksi bidang Pidana Khusus (Pidsus), Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan ternyata kini tengah menangani dugaan korupsi yang terjadi di Perusahaan Listrik Negera (PLN) Medan.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan, Robinson Sitorus, yang dikonfirmasi via selulernya menjelaskan, kasus yang mereka tangani kini berkaitan dengan adanya dugaan penyelewenangan selisih pajak penerangan jalan yang dilakukan oknum PLN Medan, yang melanggar Perda No 16 Tahun 2011.

"Penyelidikan (lid) dalam perkara ini dimulai sejak 13 Desember 2012, dan naik ke tingkat penyidikan (dik) pada 26 April 2013. Sampai kini memang belum ada tersangka, karena status perkara ini baru ditingkatkan," ujarnya di Medan.

Perihal adanya dugaan korupsi di PLN Medan yang tengah ditangani Kejari Medan, juga dibenarkan oleh Plh Kasi Intel Kejari Medan Johanes Siregar. Johanes menjelaskan dalam perkara korupsi ini pihaknya pun sudah memeriksa beberapa saksi.

"Tahapan penyidikan (dik) kami telah memanggil tiga orang saksi dan tahap penyelidikan (lid) sudah lebih dari lima orang saksi. Tetapi sampai saat ini belum ada tersangka," ujarnya, Selasa (21/5/2013).

Johanes menjelaskan, dalam perkara ini dia belum dapat berkomentar banyak. Hal itu dikarenakan belum ada kesimpulan yang ditemukan oleh tim.

"Nanti kalau kita sudah buat kesimpulan, baru kita bisa omongkan semua. Saksi juga ada yang dari luar kota dalam tahap penyidikan ini," ungkapnya.

Meski belum menceritakan secara gamblang, Johanes mengaku dugaan korupsi yang terjadi di PLN Medan, berkaitan dengan nilai setor pajak berbeda dengan perda yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Penyetoran pajaknya ada. Tetapi nilainya itu berbeda dengan perda. Perda bilang sekian tetapi yang dikutip sekian," jelasnya.(Irf)

Editor: Dewi Agustina
Sumber: Tribun Medan
0 KOMENTAR
1810542 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas