Jumat, 6 Maret 2015
Tribunnews.com

MK Gelar Sidang Sengketa Pilkada Penajam Paser Utara

Selasa, 21 Mei 2013 16:57 WIB

MK Gelar Sidang Sengketa Pilkada Penajam Paser Utara
NET
ILUSTRASI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Pemohon dalam gugatan tersebut adalah pasangan bupati dan wakil bupati nomor urut dua Andi Harap-Sutiman. Sementara, pasangan  nomor urut tiga Sandra Puspa Dewi-Harimuddin Rasyid yang sempat mengajukan gugatan, mencabut gugatannya.

Pemohon menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara atau termohon, telah meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilukada, yakni pasangan calon nomor satu Yusran Aspar-Mustakim. Menurut pemohon, Yusran masih dipidana atas dugaan penjualan tanah di PPU ketika menjabat Bupati PPU (2003-2008).

"Sekarang baru tiga tahun. Seharusnya diumumkan terbuka kepada masyarakat, tapi tidak dilakukan," ujar Endang Yulianti, kuasa hukum pemohon, saat membacakan permohonannya di MK, Jakarta, Selasa (21/5/2013).

Endang menuturkan, KPU PPU telah melakukan rekayasa Daftar Pemilih Tetap (DPT), di mana banyak pemilih yang tidak terdaftar. Selain itu, banyak pemilih yang harus menempuh dua jam untuk sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Ini jelas sangat menyulitkan Pemilih," cetus Endang.

Endang juga menyebutkan ada intimidasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bila tidak memilih pasangan Yusran-Mustaqin.

Halaman12
Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribun Jakarta
KOMENTAR

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas