• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 29 Agustus 2014
Tribunnews.com

7 Ribu Buruh Migas Tak Kunjung Nikmati Kenaikan Upah

Kamis, 23 Mei 2013 09:31 WIB
7 Ribu Buruh Migas Tak Kunjung Nikmati Kenaikan Upah
ilustrasi

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Hengki Seprihadi

TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU - Sebanyak tak kurang dari tujuh ribu buruh sektor Migas di Riau hingga Rabu (22/5/2013), masih menunggu untuk bisa menikmati kenaikan upah sebesar Rp 750 ribu per bulan.

Sebab, meski sudah ada kesepakaatan bipartit antara asosiasi pengusaha dan serikat buruh, kenaikan upah belum serta merta berlaku tanpa adanya peraturan gubernur yang sudah diundangkan sekretaris daerah.
Kenaikan upah itu berlaku sejak Januari 2013. Artinya, setiap buruh sektor migas, akan menarima secara rapel kenaikan upah itu.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, Ruzaini, Rabu (22/5/2013) membenarkan keterangan Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau soal proses penggodokan Pergub tentang upah minimum sektor Migas Riau tahun 2013.

"Kami selaku satuan kerja sudah meengirimkan permohonan untuk mengundangkan kesepakatan upah sektor ini. Karena menurut undang undang tenaga kerja, upah sektor ini harus diundangkan dengan Pergub. Bahkan, karena kami terus menerima keluhan teman-teman serikat buruh, kami telah pula menyurati kembali untuk menanyakan perkembangan harmonisasi itu," ujar Ruzaini.

Upah minimum sektor Migas di Riau belum bisa berlaku. Pasalnya, besaran upah minimum tahun 2013 ini, belum bisa diundangkan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Tidak adanya pejabat sekretaris daerah menjadi penyebabnya.

Demikian diutarakan Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Sudarman menjawab Tribunpekanbaru.com, Rabu (22/5/2013).

"Ya, belum bisa dilaksanakan, karena belum diundangkan oleh pemerintah daerah," ujar Sudarman.

Ia memberi keterangan, sebelumnya sudah ada masuk usulan dari SKPD untuk mengundangkan upah sektoral itu. "Kami juga sudah tindak lanjuti usulan itu dengan melakukan harmonisasi di biro hukum. Pak gubernur juga sudah menandatangani peraturan gubernurnya. Tinggal lagi sekarang pengundangannya," ujar Sudarman.

Menurutnya, pengundangan peraturan gubernur hanya bisa dilakukan oleh pejabat sekretaris daerah provinsi. "Amanat undang undangnya menyebutkan begitu," ujar Sudarman.

Sebelumnya diketahui, sudah ada kesepakatan antara perwakilan serikat buruh (pekerja) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau soal kenaikan upah sektor migas 2013 mencapai 47 persen dibanding upah tahun lalu. Nominal kenaikan sebesar Rp 720 ribu.

Hingga berita ini dilaporkan, pejabat sekretaris daerah provinsi Riau belum ada. Pejabat sebelumnya, Wan Syamsir Yus, sudah pensiun sejak 1 April 2013. Gubernur sudah mengajukan calon pengganti ke Mendagri.

Tapi, sampai saat ini belum ada keputusan Mendagri. Sedangkan Gubernur Riau Rusli Zainal, enggan menunjuk Pelaksana Tugas pejabat Sekda Riau. Padahal, menurut aturan, gubernur boleh menunjuk pelaksana tugas tersebut. (*)

Editor: Budi Prasetyo
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1819512 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas