• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 25 Oktober 2014
Tribunnews.com

Status Penahanan Rahudman Harahap Belum Jelas

Kamis, 23 Mei 2013 16:01 WIB
Status Penahanan Rahudman Harahap Belum Jelas
Kompas.com/Mohammad Hilmi Faiq
Wali Kota Medan, Rahudman Harahap 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Irfan Azmi Silalahi

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Hingga kini status penahanan terdakwa dugaan korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa (TPAPB) Pemkab Tapsel TA 2005 sebesar Rp 1,5 miliar, Rahudman Harahap, belum jelas.

Salah seorang majelis hakim yang menyidangkan terdakwa, menyatakan penetapan majelis terkait penahanan tidak ada.

"Status penahanan tidak ada. Hanya terdakwa," ujar hakim Kemas Ahmad Jauhari, Kamis (23/5/2013).

Hal senada diungkapkan Julisman, pengacara terdakwa. Dimintai komentarnya usai menjalani persidangan, Julisman menjelaskan status kliennya adalah terdakwa.

"Tidak ada penahanan. Kalau ada penahanan kan ada penangguhan penahanan. Kami ketika persidangan perdana hanya mengajukan permohonan agar klien kami tidak ditahan," ujarnya.

Bagaimana dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut yang melakukan penyidikan terhadap perkara ini? Melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut Chandra Purnama, saat dikonfirmasi via selulernya, menjelaskan status Rahudman ketika proses penyidikan tidak dilakukan penahanan dan status penahanan tidak ada.

"Yang saat ini terdakwa. Tidak dilakukan penahanan dan status penahanannya tidak ada," ujar Chandra.

Terpisah, Kepala Divisi Hukum, HAM dan Tipikor LBH Medan Ahmad Irwandi Lubis, meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menangani perkara dimaksud untuk segera melakukan penahanan terhadap terdakwa.

Hal tersebut disampaikan Irwandi melalui surat resmi LBH Medan dalam Surat Nomor :121/LBH/S/V/2013, perihal Mohon Untuk Dilakukan Penahanan, tertanggal 22 Mei 2013. Dirinya menilai, sangat beralasan hukum agar majelis hakim yang menangani perkara Rahudman dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Hal ini dinilai bahwa penanganan terhadap kasus tersebut telah berlarut-larut. Dimulai dari penetapan status tersangka terhadap terdakwa Rahudman yang menghabiskan waktu kurang lebih dua tahun. Hal tersebut terjadi dikualifisir karena tidak adanya dilakukan penahanan terhadap terdakwa Rahudman Harahap. Sehingga penanganan terhadap kasus tersebut menjadi tidak jelas dan kepastian hukum bagi terdakwa Rahudman Harahap sampai sekarang belum juga tercapai.

"Sekalipun dalam hal ini penahanan merupakan kewenangan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun untuk menghindari kekhawatiran bahwa terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana serta demi tegaknya persamaan didalam hukum (Equality Before The Law), serta demi terciptanya peradilan yang fair, objektif dan tidak memihak, tidak tebang pilih, maka seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara a quo untuk mengeluarkan surat penetapan penahanan terhadap terdakwa," urainya.(Irf)

Editor: Dewi Agustina
Sumber: Tribun Medan
0 KOMENTAR
1821361 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas