• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 31 Agustus 2014
Tribunnews.com

Mark Up BBM Dua Eks Pejabat di Dinas KLH Siantar Dituntut 1,5 Tahun

Senin, 27 Mei 2013 16:12 WIB
Mark Up BBM Dua Eks Pejabat di Dinas KLH Siantar Dituntut 1,5 Tahun
IST

Laporan Wartawan Tribun Medan / Irfan Azmi Silalahi

TRIBUNNEWS.COM MEDAN,- Akibat ulah keduanya melakukan mark up pembelian bahan bakar minyak (BBM) pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (KLH) Pematangsiantar, dua orang yakni Rahmat Marzuki selaku kasubdis kebersihan dan mantan bendahara rutin dinas kebersihan Mikrot, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama satu tahun dan enam bulan penjara (1,5) tahun.

Di ruang cakra VII Pengadilan Tipikor Medan, jaksa menyatakan keduanya terbukti melakukan korupsi yang dilakukan bersama-sama. Keduanya pun dikenakan pasal 3 UU NO 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain tuntutan penjara, kedua terdakwa pun dituntut untuk membayar denda masing-masing Rp 50 juta subsider empat bulan kurungan. Namun, jaksa menilai, atas dasar kedua terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara maka kepada keduanya tidak dibebankan lagi untuk membayar uang pengganti (UP).

"Menuntut, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 3 UU NO 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sesuai dakwaan subsider. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama satu tahun dan enam bulan penjara, denda Rp 50 juta subsider empat bulan kurungan," ujar jaksa dihadapan ketua majelis hakim Ahcmad Guntur, Senin (27/5).

Kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 657.677.000, pada tahun 2007 silam ini bermula, tak kala Dinas KLH Pematangsiantar yang dipimpin Jhonson Simanjuntak selaku Kadis, mendapat anggaran untuk belanja BBM atau gas Rp 2.198.390.500 dan dari jumlah tersebut yang direalisasi Rp 2.105.187.350.

Sesuai dengan surat dakwaan Jhonson Simanjuntak, yang dibacakan pada tanggal Selasa (16/4), disebutkan jaksa bahwa pos anggaran untuk pembelian BBM tersebut telah diatur dalam surat perjanjian penyediaan BBM dengan pihak SPBU No :14:11:06 beralamat di Jalan Medan No 44 Pematangsiantar, melalui surat No:027/01/LH/I/2007 tanggal 2 Januari 2007 ditandatangani Rahmat Marzuki selaku kasubdis kebersihan dan mantan bendahara rutin dinas kebersihan Mikrot Sos (berkas terpisah), diketahui Jonson selaku Kadis KLH Pematangsiantar.

Atas surat perjanjian tersebut secara berkala setiap bulannya Rahmat Marzuki membuat bon pesanan BBM dan surat tersebut diketahui atau setujui terdakwa. Dalam surat tersebut juga dijelaskan untuk pembayarannya akan dilakukan pada bulan berikutnya. Atas dasar bon itu terdakwa memerintahkan saksi Risman Girsang selaku kasubid perlengkapan dan sarana membuat kupon yang nantinya bisa ditukar dengan BBM di SPBU tersebut. Di dalam kupon dicantumkan kata-kata 3 liter dan utang 27 liter.

Setelah kupon pembelian tersebut dibuat, setiap bulan dibagi kepada beberapa kasubid antara lain kasubidin kebersihan 29 kupon dengan rincian 27 untuk truk sampah dan dua untuk alat berat, kasubid pertamanan enam kupon dengan rincian satu untuk truk pertamanan dan lima untuk mesin rumput, kasubid perlengkapan dan perawatan sarana dua kupon dengan rincian satu untuk kompresor dan satu untuk mesin las.

Seiring berjalannya waktu, selama Januari-Desember 2007 Dinas KLH Pematangsiantar telah melakukan pembelian solar di SPBU secara utang dengan rincian sebagaimana catatan buku pembelian utang pada SPBU yaitu solar Rp 1.447.930.400 dan besin Rp 180 ribu. Dijelaskan jaksa, pembelian tunai sebanyak tiga liter setiap hari sebagaimana tertera di dalam kupon tidak pernah dilakukan. Mikrot Sos membuat surat laporan pertanggungjawaban seolah-olah membeli secara tunai sebanyak tiga liter itu benar dengan cara membuat SPJ fiktif serta meminta bon berikut cap stempel pada SPBU. Selanjutnya dia menfotokopi bon tersebut sebanyak keperluan pembelian tunai selama 2007.

Bahwa jumlah pembelian secara utang BBM pada SPBU, membuat tanda terima pembayaran dengan cara menggelembungkan dari pembelanjaan utang BBM yang sebenarnya, yaitu selama Januari-Desember 2007 sebanyak 18.590,5 liter solar dengan harga Rp 4.300 per liter dan bensin Rp 4.500 per liter.

Selanjutnya, Mikrot membuat SPJ dan menggelumbungkan dengan cara menyodorkan kepada petugas SPBU kertas HVS kosong, serta meminta ditandatangani dan distempel SPBU dengan alasan agar pencairan dana BBM cepat turun. Lantas, dia kembali membuat laporan pertanggungjawaban yang disetujui Rahmat dan Jonson.(Irf)

Editor: Budi Prasetyo
Sumber: Tribun Medan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1835141 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas