• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 22 Oktober 2014
Tribunnews.com

Pilkades Ponorogo Bermasalah, Warga Gugat Bupati, Camat dan Sekdes

Senin, 27 Mei 2013 16:37 WIB
Pilkades Ponorogo Bermasalah, Warga Gugat Bupati, Camat dan Sekdes
surya/sudarmawan
LURUK DEWAN - Ratusan warga melurukan kantor DPRD usai mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo soal Pilkades yang bersengketa untuk Bupati serta Camat dan Sekdes se Ponorogo, Senin (27/5/2013).

Laporan wartawan Surya,Sudarmawan

TRIBUNNEWS.COM,PONOROGO - Ratusan warga Ponorogo dari sejumlah desa yang bermasalah dalam pelaksanaan Pilkades meluruk Pengadilan Negeri dan DPRD Ponorogo, Senin (27/5/2013).

Ratusan warga tersebut bermaksud mendaftarakan gugatan soal Pilkades yang dipenuhi kecurangan dengan target Bupati serta Camat dan Sekdes se Ponorogo yang menggelar Pilkades.

Sedangkan meluruk ke DPRD Ponorogo  untuk menuntut pemilihan kepala desa serentak dihentikan dan diulang.

Alasannya, banyak kasus Pilkades yang diduga menyalahi aturan.

Beberapa warga gabungan dari desa yang meninggalkan permasalahan dalam pilkades diantaranya Desa Ngloning, Kecamatan Slahung karena ada pelanggaran adanya satu orang membawa dua surat pemilih.

Dalam Pilkades yang digelar di Balai Desa Ngloning, Rabu (15/5) lalu dari total suara sah dua calon Kades ada 736 suara. Rinciannya Cakades nomor urut 1 Wiyono mendapatkan 333 suara dan Cakades nomor urut 2 Efendy Setyo Rudi Asmoro mendapat 396 suara serta sebanyak 7 kertas suara dinyatakan rusak.

Tidak hanya itu, permasalahan yang ditimbulkan dalam pilkades, juga terjadi di Desa Trisono, Kecamatan Babadan.

Diduga ada pelanggaran dengan adanya selisih surat 10 suara dari penghitungan awal.

Awalnya 3.236 suara setelah dilakukan penghitungan suara menjadi 3.246 suara , sehingga terjadi selih surat suara.

Termasuk kasus Pilkades di Desa Ngadirojo, Kecamatan Sooko karena ada temuan pelanggaran yaitu adanya Panwas yang tidak netral karena diterbukti melakukan mengarahan terhadap pemilih untuk mencoblos salah satu calon di dalam bilik.

Dari beberapa kejadian pelanggaran dan kecurangan tersebut membuat ratusan warga untuk membatalkan pilkades dan mengurungkan pelantikan serta menghentikan pilkades yang belum berlangsung karena dinilai cacat hukum.

Menurut pendemo Perdes yang ada di desa itu tidak sinkron dengan perda.

"Kami bersama ratusan warga ingin mengadukan kejanggalan dalam aturan pilkades dalam perdes yang menyalahi atauran karena perdes untuk pilkades belum diumumkan dalam lembar daerah sehingga itu menyalahi aturan dan hasilnya cacat demi hkum," terang koordinator aksi, Sunardi kepada Surya, Senin (27/5/2013).

Menurut Sunardi, sebelum dirinya bersama ratusan warga mendatangi gedung dewan, mereka mendatangi Pengadilan Negeri guna mendaftarkan gugatan dengan adanya kejanggalan dan menyalahi aturan itu di Pengadilan Negeri, Ponorogo.

"Kami mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Ponorogo yang menggugat adalah saya pribadi dan dua orang lainnya. Yang tergugat adalah Bupati, Camat dan Sekdes seluruh Kabupaten Ponorogo yang desanya menggelar pilkades tahun ini," paparnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Agus Widodo di sela-sela menemui perwakilan pendemo menegaskan masih menunggu hasil dari pendaftaran gugatan ke Pengadilan Negeri.

"Mereka kan sudah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri, jadi ya kita tunggu saja hasilnya baru kita tindak lanjutinya," pungkas anggotra Fraksi PDIP ini.

Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Surya
0 KOMENTAR
1835292 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas