Kamis, 25 Desember 2014
Tribunnews.com

Dugaan Mark Up Tanah, Sekda Sibolga Segera Dipanggil

Rabu, 29 Mei 2013 16:27 WIB

Dugaan Mark Up Tanah, Sekda Sibolga Segera Dipanggil
Ilustrasi penyidikan

Laporan Wartawan Tribun Medan / Irfan Azmi Silalahi

TRIBUNNEWS.COM MEDAN -Setelah meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dari sebelumnya penyelidikan, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut, menjadwalkan akan memanggil Sekda Kota Sibolga Muhammad Sugeng, atas perkara dugaan korupsi mark-up belanja modal pengadaan lahan perkantoran dan perumahan di Pemko Sibolga dari tahun APBD 2012.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam perkara ini penyidik Pidsus pimpinan Yuspar (Aspidsus), menemukan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp 5 miliar lebih, berdasarkan hasil perhitungan sementara pihak penyidik. Prihal pemanggilan Sekda Kota Sibolga, juga dibenarkan oleh Kasi Penkum Kejati Sumut Chandra Purnama, Rabu (29/5/2013).

Menurut Chandra, selain Sekda Sibolga, pihaknya pun akan memanggil Kadis PU Sibolga Thamrin Hutagalung, Camat Sibolga Selatan Sahat Simatupang, Bendahara Pengeluaran pada Dinas PPKAD Kota Sibolga Zubir dan mantan Kadis PPKAD Kota Sibolga Sori Tua. Direncanakan semuanya akan dipanggil, Selasa 4 Juni 2013 mendatang, dalam kapasitas saksi.

Naiknya perkara ini ke penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan (P-8) nomor Print-22/N.2.1/Fd.1/05/2013 tanggal 14 Mei 2013, dalam perkara tipikor mark up belanja modal pada pengadaan tanah sarana perumahan dan perkantoran seluas kurang lebih 7.171 M2 di jalan Merpati Jalan Mojopahit Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga pada Pemko Sibolga TA 2012 sebesar 5,312 miliar.

"Proses penanganan kasus dugaan korupsi di Pemko Sibolga terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Rusunawa (rumah susun sederhana sewa), yang diduga terjadi semacam mark-up harga nilai pembelian lahan dari warga pemilik tanah sehingga merugikan keuangan negara. Tanah untuk Rusunawa itu terletak di Jalan Merpati Sibolga Selatan. Di mana  untuk pengadaan tanahnya sudah ada ketentuan yang baru tahun 2012, namun belum ada peraturan pelaksananya," ujarnya.

Disebutkan Chandra, awalnya tanah itu dibeli dengan harga Rp 1,5 miliar kemudian berikutnya Rp 5,3 miliar sehingga total Rp 6,8 miliar dari APBD 2012. “Karena dari hasil penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya penyimpangan, posisi penanganan kasus terkait penggunaan APBD dalam kegiatan pengadaan lahan untuk Rusunawa di Pemko Sibolga itu sekarang sudah tahap penyidikan. Mengenai siapa siapa tersangkanya tergantung hasil pemeriksaan di penyidikan nantinya. Yang jelas, perumahannya itu yg kita sidik karena intinya terjadi mark up di NJOP nya," ucapnya.

Disebutkannya, pada tingkat penyelidikan tim Pidsus Kejati Sumut sudah memanggil sejumlah pejabat di Pemko Sibolga seperti Sekda Pemko Sibolga M Sugeng, Camat Sibolga Selatan Sahat Sugeng, Ka Orkum Pemko Sibolga Irfan Nasution, Plt Kadispenda Juanuar Siregar dan pihak swsata selaku pemilik tanah Juli List untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan dalam penggunaan APBD 2012 Pemko Sibolga untuk pengadaan lahan tersebut.

Chandra tidak menyangkal bahwa kasus di Pemko Sibolga juga termasuk salah satu dari sejumlah kasus yang sedang ditangani Kejati Sumut ikut digelar pada Jampidsus Kejagung pekan lalu. "Sejumlah pejabat dalam perkara ini sudah dipanggil dan dimintai keterangannya sebagai saksi. Memang perkara ini adalah salah satu yang di gelar perkara di Kejagung," pungkasnya.(Irf)

Editor: Budi Prasetyo
Sumber: Tribun Medan

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas