• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 25 April 2014
Tribunnews.com

Warga Ancam Blokir Pelabuhan Atapupu

Selasa, 4 Juni 2013 01:27 WIB
Warga Ancam Blokir Pelabuhan Atapupu
Pos Kupang/Edy Hayong
Warga Desa Jenilu, Kecamatan Kakulukmesak, Kabupaten Belu mengancam memblokir kegiatan di Pelabuhan Atapupu dan Depot Pertamina. Ancaman dilakukan warga jika Pemerintah Kabupaten Belu tidak melantik Kepala Desa (Kades) Jenilu, Petrus Kapir, yang terpilih tanggal 20 Februari 2013 lalu. 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Edy Hayong

TRIBUNNEWS. COM, ATAMBUA -- Ratusan warga Desa Jenilu, Kecamatan Kakulukmesak, Kabupaten Belu mengancam memblokir kegiatan di Pelabuhan Atapupu dan Depot Pertamina. Ancaman ini dilakukan warga jika Pemerintah Kabupaten Belu tidak melantik Kepala Desa (Kades) Jenilu, Petrus Kapir, yang terpilih tanggal 20 Februari 2013 lalu.

"Kami minta kepastian pelantikan kepala desa kami. Kami butuh pemimpin di desa. Jangan karena kepentingan politik, kami masyarakat dikorbankan. Kami tunggu sampai kapanpun untuk mendapatkan kepastian. Kalau sampai pelantikan kades dihambat, kami akan blokir aktivitas di Pelabuhan Atapupu dan Depot Pertamina. Itu lahan kami warga Jenilu, biar pemerintah buka mata bahwa kami masyarakat juga bisa bereaksi," tegas warga disoraki warga lain sambil tepuk tangan.

Warga menilai seluruh proses pemilihan kepala desa berjalan demokratis mengikuti ketentuan Perda Nomor : 12 Tahun 2010 sehingga pemerintah daerah (pemda) wajib melantik kades terpilih. Pemda dan DPRD Belu dinilai menghalangi karena ada kepentingan politik tertentu.

Pantauan Pos Kupang, Senin (3/6/2013), warga mendatangi gedung DPRD Belu sekitar pukul 08.30 Wita. Mereka datang memenuhi undangan Komisi A DPRD Belu sesuai kesepakatan bersama pekan lalu. Namun kehadiran warga tidak mendapat satupun anggota Komisi A, tetapi justru diterima anggota dewan lain seperti, Drs. Pius Maxi Mura, Devi Hermin Ndolu, Paulus Samara, Magdalena Tiwu Samara, Antonio do Santos, setelah itu muncul, Yumima Funuk.

Warga marah dan menilai Komisi A DPRD Belu tidak mentaati kesepakatan. Warga mendesak Dewan untuk menyampaikan kepada pemerintah mengenai kepastian pelantikan karena warga menilai ada kepentingan politik tertentu sehingga larutnya pelantikan kades.

Situasi dialog makin tegang, warga meminta Dewan yang hadir atas nama fraksi untuk membuat surat rekomendasi kepada pemda agar segera melantik kades.

Atas desakan itu, enam pimpinan fraksi menandatangani pernyataan sikap, yakni Fraksi Belu Bersatu, PDIP, Hanura, Gerindra, Golkar dan PAN. Sedangkan anggota fraksi Demokrat yang hadir tidak mau menandatangani pernyataan.

Warga tetap bertahan di gedung Dewan hingga pukul 14.00 Wita untuk menghadirkan pemda dan Dewan untuk mencarikan jalan keluar. Warga menghendaki menghadirkan bupati dan wakil bupati, namun dua pejabat itu tidak berada di tempat sehingga mewakili Pemda Belu, Asisten I, Hendrik Bria, dan Kabag Pemdes, Petrus Muit.

"Anggota kami memang ada di Komisi A. Kami yang di luar komisi setelah mendengar penjelasan warga dan berkonsultasi kepada pemerintah desa soal empat rekomendasi dari komisi A ternyata proses pilkades di Jenilu tidak cacat hukum. Maka kami dari fraksi membuat surat pernyataan dan tanda tangan mendesak pemda melantik kades Jenilu," tegas Ketua Fraksi Gerindra, Pius Maxi Mura.

Hal senada disampaikan anggota Fraksi Hanura, Paulus Samara. Dia menilai proses pilkades di Jenilu sudah berjalan demokratis. Untuk memperkuat dukungan terhadap warga, Samara mengusulkan agar masing-masing fraksi rapat bersama untuk membuat pernyataan sikap agar pelantikan kades segera dilaksanakan. (*)

Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Pos Kupang
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1864001 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas