Selasa, 21 April 2015
Tribunnews.com

Warga Ancam Blokir Pelabuhan Atapupu

Selasa, 4 Juni 2013 01:27 WIB

Warga Ancam Blokir Pelabuhan Atapupu
Pos Kupang/Edy Hayong
Warga Desa Jenilu, Kecamatan Kakulukmesak, Kabupaten Belu mengancam memblokir kegiatan di Pelabuhan Atapupu dan Depot Pertamina. Ancaman dilakukan warga jika Pemerintah Kabupaten Belu tidak melantik Kepala Desa (Kades) Jenilu, Petrus Kapir, yang terpilih tanggal 20 Februari 2013 lalu. 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Edy Hayong

TRIBUNNEWS. COM, ATAMBUA -- Ratusan warga Desa Jenilu, Kecamatan Kakulukmesak, Kabupaten Belu mengancam memblokir kegiatan di Pelabuhan Atapupu dan Depot Pertamina. Ancaman ini dilakukan warga jika Pemerintah Kabupaten Belu tidak melantik Kepala Desa (Kades) Jenilu, Petrus Kapir, yang terpilih tanggal 20 Februari 2013 lalu.

"Kami minta kepastian pelantikan kepala desa kami. Kami butuh pemimpin di desa. Jangan karena kepentingan politik, kami masyarakat dikorbankan. Kami tunggu sampai kapanpun untuk mendapatkan kepastian. Kalau sampai pelantikan kades dihambat, kami akan blokir aktivitas di Pelabuhan Atapupu dan Depot Pertamina. Itu lahan kami warga Jenilu, biar pemerintah buka mata bahwa kami masyarakat juga bisa bereaksi," tegas warga disoraki warga lain sambil tepuk tangan.

Warga menilai seluruh proses pemilihan kepala desa berjalan demokratis mengikuti ketentuan Perda Nomor : 12 Tahun 2010 sehingga pemerintah daerah (pemda) wajib melantik kades terpilih. Pemda dan DPRD Belu dinilai menghalangi karena ada kepentingan politik tertentu.

Pantauan Pos Kupang, Senin (3/6/2013), warga mendatangi gedung DPRD Belu sekitar pukul 08.30 Wita. Mereka datang memenuhi undangan Komisi A DPRD Belu sesuai kesepakatan bersama pekan lalu. Namun kehadiran warga tidak mendapat satupun anggota Komisi A, tetapi justru diterima anggota dewan lain seperti, Drs. Pius Maxi Mura, Devi Hermin Ndolu, Paulus Samara, Magdalena Tiwu Samara, Antonio do Santos, setelah itu muncul, Yumima Funuk.

Warga marah dan menilai Komisi A DPRD Belu tidak mentaati kesepakatan. Warga mendesak Dewan untuk menyampaikan kepada pemerintah mengenai kepastian pelantikan karena warga menilai ada kepentingan politik tertentu sehingga larutnya pelantikan kades.

Situasi dialog makin tegang, warga meminta Dewan yang hadir atas nama fraksi untuk membuat surat rekomendasi kepada pemda agar segera melantik kades.

Halaman12
Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Pos Kupang
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas