• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 21 Oktober 2014
Tribunnews.com

Pemkab Simalungun Serahkan Berkas Pemekaran ke Komisi II DPR RI

Kamis, 6 Juni 2013 20:24 WIB
Pemkab Simalungun Serahkan Berkas Pemekaran ke Komisi II DPR RI
net
DPR RI

Laporan Wartawan Tribun Medan / Akbar

TRIBUNNEWS.COM , SIMALUNGUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menyerahkan berkas kelengkapan tentang pemekaran Kabupaten Simalungun. Dalam penyerahan berkas ke Komisi II DPR RI di ruang Beringin Lantai VIII Kantor Gubernur di Medan

Pemkab Simalungun diwakili Asisiten Administrasi dan Umum Rizal AP Saragih AP MSi bersama Kadis Pendidikan dan Pengajaran, Resman Saragih SSos serta beberapa tokoh masyarakat yaitu Drs Johalim Purba, Mansur Purba, Mangapul Purba, Dodi Lukman BcIP, menyerahkan kelengkapan berkas pemerkaran Kabupaten Simalungun ke Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (5/6/2013) kemarin.

Dalam penyampaian berkas kelengkapan tentang Pemerkaran Kabupaten Simalungun tersebut, rombongan Pemkab Simalungun dan tokoh masyarakat juga didampingi tokoh masyarakat Simalungun lainnya yaitu, Jonni Buyung Saragih SH MH yang juga sebagai anggota DPR RI Komisi VI.

"Berkas pemekaran Kabupaten Simalungun kita sampaikan ke Komisi II DPR RI bersama beberapa tokoh masyarakat, sambil menunggu terbitnya persetujuan Gubernur dan DPRD Sumut yang saat ini sedang diproses. Seluruh berkas pemekaran Kabupaten Simalungun sudah dilengkapi Pemkab Simalungun sesuai dengan PP No 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan daerah,"kata Rizal seusai menyerahkan berkas pemekaran tersebut di ruang Beringin Lantai VIII Kantor Gubernur di Kota Medan.

Dalam kesempatan itu, anggota DPR RI, Jonni Buyung Saragih SH MH menyampaikan apresiasi yang tinggi atas komitmen Bupati Simalungun, DR JR Saragih SH MM, yang sungguh-sungguh melengkapi berkas pemekaran dan siap mendukung. "Bahkan beliau (Bupati Simalungun,red) turut menjembatani komunikasi dengan Komisi II DPR RI, yang khusus nantinya membahas pemekaran daerah,"katanya.

Jonni Buyung Saragih menyampaikan bahwa seluruh aspek pemekaran daerah Simalungun sudah sangat layak untuk dimekarkan dalam rangka percepatan pembangunan. "Tahun ini juga pemekaran diharapkan sudah terealisasi,"ujarnya, Kamis (6/6).

Ia mengatakan dirinya turut bertanggungjawab untuk merealisasikan Pemekaran Simalungun, apalagi daerah tersebut merupakan kampung halamannya. Jonny mengaku bahwa telah melakukan komunikasi dengan Komisi II DPR RI secara lintas partai, terutama yang berasal dari Sumatera Utara. "Pada umumnya mereka sangat mendukung sepenuhnya agar tuntas tahun ini (Pemekaran Kabupaten Simalungun,red) sehingga tahun depan dapat dioperasionalisasikan pemarintahan di Simalungun Hataran,"katanya.

Sementara itu, Staf Komisi II DPR RI, Nadya ketika menerima berkas beberapa waktu lalu mengatakan berkas Pemekaran Simalungun sebenarnya sudah lama disampaikan. Namun katanya, sejak perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No 129 Tahun 2000 menjadi PP 78 Tahun 2007 tidak dilengkapi sebagaimana mestinya. Selain itu juga belum ada disampaikan Pemprov Sumut.

"Saat ini Anggota Komisi II DPR RI sedang berkunjung ke daerah-daerah, namun dalam waktu dekat dipastikan akan dibahas ditingkat internal Komisi II untuk diproses, diverifikasi dan dimutakhirkan sebagai bahan dalam pengajuan hak inisiatif DPR RI, untuk pengajuan pembahasan pemekaran daerah,"kata Nadya sembari mengharapkan agar    Pemkab Simalungun tetap berkordinasi dengan Kementian Dalam Negeri.

Dalam menyikapi hal-hal yang disampaikan oleh Staf Komisi II DPR RI itu, Asisten Administrasi dan Umum Pemkab Simalungun Rizal Saragih, menyampaikan bahwa Pemkab Simalungun Siap untuk memenuhi kelengkapan berkas, apabila dalam penilaian Komisi II DPR RI masih memerlukan penyempurnaan.

Sementara itu, Sekda Prov Sumut Nurdin Lubis, Selasa (4/6) seusai melakukan pertemuan dengan para pimpinan DPRD Simalungun di ruang Beringin Lantai VIII Kantor Gubernur di Medan, dalam pembahasan DBH (Dana Bagi Hasil) dan soal Pemekaran Simalungun mengatakan pihaknya akan segera mengirim berkas Pemekaran Kabupaten Simalungun ke Mendagri.

"Dalam bulan ini juga berkas pemekaran Kabupaten Simalungun akan dikirim ke Menteri Dalam Negeri untuk diproses lebih lanjut, jika surat persetujuan sudah didapat dari DPRD Sumatera Utara,"kata Nurdin.

Menanggapi ucapan Sekda Provinsi Sumatera Utara, Resman Saragih SSos, yang saat itu turut mendampingi rombongan Pemkab dan tokoh masyarakat ke Komisi II DPR RI  mengharapkan agar DPRD Sumatera Utara segera mengeluarkan persetujuan pemekaran Kabupaten Simalungun, sehingga Gubsu dapat segera menyampaikannya ke Mendagri. "Kalau hal ini segera terealisasi, maka dapat dipastikan dalam beberapa bulan kedepan Pemekaran akan segera terwujud,"kata Kadis Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Simalungun ini.

Editor: Budi Prasetyo
Sumber: Tribun Medan
0 KOMENTAR
1876701 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas