Wakil Wali Kota Kediri Lapor Polisi Usai Dituduh Korupsi

Selasa, 11 Juni 2013 02:22 WIB

Wakil Wali Kota Kediri Lapor Polisi Usai Dituduh Korupsi
surya/Didik Mashudi
Pembangunan jembatan Brawijaya Kediri

TRIBUNNEWS.COM, KEDIRI - Meski perhelatan pemilihan kepala daerah untuk memilih pasangan wali kota dan wakil wali kota Kediri, Jawa Timur, baru akan digelar pada 29 Agustus mendatang, persaingan tidak sehat sudah mulai kentara. Salah satunya ialah melalui penyebaran selebaran untuk menjatuhkan pasangan lawan.

Sekelompok relawan yang mengatasnamakan pendukung Abdullah Abu Bakar, salah satu calon wali kota Kediri, Senin (10/6/2013), mendatangi Mapolres Kediri Kota di Jalan Brawijaya untuk melaporkan adanya selebaran gelap yang berisi tuduhan korupsi terhadap calon yang juga petahana wakil wali kota itu.

Selebaran tersebut berisi kliping sebuah pemberitaan media massa tentang rencana pemeriksaan Abdullah Abu Bakar oleh Kejati terhadap kasus asuransi PNS yang tengah disidik. Pada bagian atas dan bawah selebaran yang mengatasnamakan "Rakyat Cinta Kediri" itu tertulis kalimat tudingan keterlibatan Abdullah Abu Bakar pada kasus korupsi yang telah menyeret tiga orang tersangka itu.

Pelaporan itu dilakukan karena kubu Abdullah Abu Bakar menganggap tudingan tersebut bentuk dari pencemaran nama baik. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh pemasang selebaran terhadap relawan yang mencoba mencegah pemasangan selebaran di wilayah Kelurahan Ketami.

"Beberapa relawan dari kubu Pak Abu tadi melaporkan, Pasal 311 (pencemaran nama baik)," kata Kepala Polres Kediri Kota Ajun Komisaris Besar Polisi Ratno Kuncoro kepada wartawan, Senin (10/6/2013).

Kapolres berharap semua pihak menghormati hukum yang berlaku dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan hukum. Ia menjamin akan bertindak tegas kepada pihak-pihak yang coba membuat situasi Kota Kediri tidak kondusif, terutama menjelang pilkada.

"Dalam waktu dekat, kami juga akan menyurati seluruh usaha percetakan untuk tidak melibatkan diri pada hal-hal yang menyalahi aturan. Jika tetap berlaku, kita akan proses sesuai aturan yang ada," tegas Ratno.

Halaman
12
Tags
Editor: Willy Widianto
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help