Senin, 22 Desember 2014
Tribunnews.com

Seluruh Guru Sidoarjo Kembalikan Uang Makan

Senin, 17 Juni 2013 17:30 WIB

Seluruh Guru Sidoarjo Kembalikan Uang Makan
Banjarmasin Post/dok
ilustrasi

Laporan Wartawan Surya,Anas Miftakudin

TRIBUNNEWS.COM,SIDOARJO - Guru SD hingga SMA sederajat di Sidoarjo yang jumlahnya mencapai ribuan orang harus mengembalikan kelebihan uang makan yang diterima pada 2012 lalu.

Sisa uang makan yang harus dikembalikan itu setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akibat besaran tambahan uang makan Rp 5.000 tidak ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbub).

Jumlah uang makan yang harus dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda) mencapai Rp 772.1 juta. Pemberian uang makan pada guru itu diterima sejak Oktober, November dan Desember 2012.

Anggota Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, I Wayan Dendra mengatakan, pengembalian uang makan itu disebabkan kelalaian Pemkab Sidoarjo dalam merumuskan uang makan.

Akibatnya, dampak yang diterima guru adalah mengembalikan uang makan.

“Seharusnya sebelum dianggarkan harus dipikir dulu yakni merevisi Perbup yang ada tidak langsung hantam kromo,” tandas Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Senin (17/6).

Ketua DPC Partai Hanura itu, meminta kepada Pemkab Sidoarjo sebelum melangkah harus dilandasi payung hukum supaya tidak ada komplain.

Apalagi kebijakan ini menyangkut uang makan pada guru yang seharusnya layak menerima tapi harus dikembalikan lagi.

“Jujur saja mereka pasti ngedumel atas kesalahan kebijakan. Ini menyangkut kesejahteraan pegawai sehingga harus ada kajian, diperbolehkan atau tidak,” terangnya.

Sesuai hasil audit BPK, penunjang uang makan untuk PNS diatur dalam Perbup Nomor 68 Tahun 2008.

Perbup itu mengatur penunjang uang makan setiap harinya Rp 5.000, tetapi setelah ada kenaikan uang makan menjadi Rp 12.500/hari Perbupnya tidak direvisi.

“Ini kan aneh mau menaikkan tanpa ada perbup,” paparnya.

Menurutnya, pada 2012, Dinas Pendidikan (Dindik) Sidoarjo menganggarkan tambahan penghasilan berupa penunjang uang makan sebesar Rp 34.483.424.347 dan direalisasi Rp 30.298.520.300 atau 87,86 persen.

Hari kerja guru dalam sebulan dihitung 22 hari dan kemudian anggarannya ditambah dalam PAK APBD 2012.

Sekkab Sidoarjo, Vino Rudi Muntiawan, menjelaskan uang makan yang harus dikembalikan itu akibat kesalahan administrasi saja.

Apa yang menjadi catatan BPK agar kelebihan uang makan itu dikembalikan sudah dikembalikan.

“Hasil temuan BPK langsung ditindaklanjuti. Termasuk kelebihan uang makan untuk guru,” ujarnya.

Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah, menjelaskan pengembalian yang dilakukan itu diduga Hari Sabtu tidak dihitung oleh BPK. Padahal guru mengajar tanpa mengenal hari Sabtu.
“Mungkin Sabtu itu yang tidak dihitung. Tapi temuan BPK itu sudah ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dindik Sidoarjo, Mustain Baladan, mengatakan pihaknya sudah mengembalikan kelebihan uang makan. Nominal uang yang dikembalikan oleh seluruh guru mencapai Rp 770 juta.

Bahkan pengembalian itu sudah disampaikan ke Pansus LHP BPK DPRD Sidoarjo.

“Kami mengembalikan uangnya dan itu tidak ada masalah,” ujarnya.

Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Surya

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas