Kamis, 2 Juli 2015
Tribunnews.com

KPK Didesak Periksa Bupati Kerinci Murasman

Selasa, 25 Juni 2013 16:22 WIB

KPK Didesak Periksa Bupati Kerinci Murasman
NET

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tokoh Pemuda Kerinci meminta Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) memeiksa Bupati Kerinci Murasman. Murasman diduga terlibat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang semasa menjabat.

Ia disinyalir menempatkan anak, menantu serta keponakannya pada posisi strategis di pemerintahan Kerinci.

Anak kedua Murasman, Monadi menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar). Menantunya, Rafik Orba adalah Kepala Inspektorat. Anaknya, Montesna, menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan. Terakhir, Bendahara BKD adalah keponakannya, Leni.

Oktafiandi selaku Tokoh Pemuda Kerinci dalam siaran pers yang diterima Tribunnews mengatakan Murasman juga berhasil mengakali pemerintah pusat hingga lahirlah Keputusan Bupati Kerinci Nomor 135.5/Kep.230/2010 tentang Penetapan Lokasi Ibukota Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci tanggal 8 Juni 2010.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tertanggal 18 April 2011 tentang pemindahan lokasi ibukota Kabupaten Kerinci menjadi Kecamatan Siulak yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY).

" Alasan Murasman, masyarakat menghibahkan tanah 300 hektare untuk Bukit Tengah dan pada kenyataanya masyarakat merasa tertipu karena tak satupun janjinya direalisasikan. Kebun masyarakat sudah dibabat habis, namun hak masyarakat tak diberikan," ujar Oktafiandi, Selasa(25/6/2013).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kerinci, Irmanto mengatakan, Murasman menyalahgunakan dana rekonstruksi bencana alam yang digelontorkan BNPB sebesar Rp 104 miliar. Dana itu dipakai untuk pengadaan jalan aspal hotmix untuk proyek jalan dan irigasi-irigasi yang berada di tengah rimba dan tak ada kaitannya sama sekali dengan bencana alam.

Jumlah yang disalurkan untuk perbaikan rumah masyarakat juga tidak sesuai.

Halaman123
Penulis: Willy Widianto
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas