• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 17 April 2014
Tribunnews.com

Tak Melantik 4 BPD, Bupati Tuban Digugat Rp 2 M

Jumat, 28 Juni 2013 16:04 WIB
Tak Melantik 4 BPD, Bupati Tuban Digugat Rp 2 M
surya/adrianus adhi
Kuasa Hukum keempat anggota BPD terpilih, Sujono Ali Mujahidin (kanan), didampingi Ali Sunarso dan Samsul Hadi Usai melayangkan gugatan ke Pemerintah Kabupaten Tuban terkait pemilihan anggota BPD di Pengadilan Negeri Tuban.

Laporan Wartawan Surya,Adrianus Adhi

 
TRIBUNNEWS.COM, TUBAN - Empat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih Desa Mergosari, Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban melayangkan gugatan hukum ke Bupati Tuban, Fathul Huda.

Keputusan hukum ini diambil setelah pemerintah menganulir hasil pemilihan para anggota BPD itu.

Keempat anggota terpilih itu adalah Ahmad Syafi'i (41), Ali Sunarso (29), Samsul Hadi (47), dan Muhammad Soim (40).

Kuasa Hukum keempat anggota BPD terpilih, Sujono Ali Mujahidin mengatakan gugatan itu telah selesai dibuat dan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tuban dengan nomor 30/pdt/G/2013/PN Tuban.

"Kami menggugat Bupati Tuban, Camat Singgahan dan Panitia Pemilihan BPD Desa Mergosari karena tanpa alasan jelas tidak melantik BPD terpilih," kata Sujono di Pengadilan Negeri Tuban, Jumat (28/06/2013) siang.

Selain melayangkan gugatan perdata, Sujono juga mengaku meminta ganti rugi denda materil dan inmateril yang jumlahnya mencapai Rp 2 Milyar.

Besarnya jumlah gugatan ini karena Pemerintah Kabupaten Tuban tak segera bereaksi setelah mendengar fakta atas terjadinya kekisruhan pemilihan BPD.

“Alat bukti kami sudah cukup dan kami berharap kasus ini bisa segera disidang,” tegas Sujono.

Sementara itu, Kasubag Humas dan Media Pemerintah Kabupaten Tuban, Sulistiyadi berpendapat gugatan para anggota BPD terpilih itu salah alamat.

"Seharusnya gugatan untuk masalah administratif itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan ke Pengadilan Negeri," kata Sulistiyadi di kantornya, Jumat.

Begitu juga dengan orang-orang yang digugat oleh para anggota BPD terpilih tersebut yang dipandang Sulistiyadi juga salah alamat.

Dia mengatakan, bupati tidak pada porsinya menangani masalah itu.

"Yang berhak menentukan pemilihan itu adalah panitia. Bukan Bupati," tuturnya.

Walau demikian, pemerintah Kabupaten Tuban siap meladeni gugatan masyarakat itu.

Sulistiyadi mengatakan gugatan itu merupakan salah satu bentuk kemajuan proses demokrasi masyarakat. Selain itu gugatan masyarakat ke pemerintah di Kabupaten Tuban baru kali ini terjadi.

"Kami siap saja, itu adalah hak mereka," ujar Sulistiyadi.

Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Surya
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1962071 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas