• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 20 April 2014
Tribunnews.com

Warga Minta Ganti Rugi Jatigede Sebelum Ramadan

Kamis, 4 Juli 2013 08:20 WIB
Warga Minta Ganti Rugi Jatigede Sebelum Ramadan
Tribun Lampung/R Didik Budiawan C
Ilustrasi

TRIBUNNEWS.COM, SUMEDANG - Warga Desa Tarikolot, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, yang lahan dan rumahnya digunakan jalan Lingkar Selatan Jatigede meminta segera dibayar. Saat ini ada 143 warga Tarikolot yang lahannya dipakai proyek Jalan Lingkar Selatan. Mereka datang ke DPRD dan meminta proyek Jatigede segera membayar ganti rugi sebelum Ramadan tiba.

"Sebelum bulan puasa ganti rugi lahan itu sudah beres," kata Rahmat, kuasa warga Tarikolot saat menyampaikan aspirasi dalam audensi di Ruang Paripurna DPRD Selasa (3/7/2013).

Di hadapan gabungan komisi A dan D DPRD serta dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jatigede, dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T), mereka mengaku terkatung- katung. "Kami seperti digantung padahal sudah ada 43 warga yang sudah mendapat pembayaran ganti rugi," kata Rahmat.

Anggota P2T yang juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengatakan lahan yang belum diganti rugi itu karena yang terpakai proyek tidak lebih dari 50 persen. "Misalnya ada yang hanya terpakaii bagian teras, halamannya atau bangunan yang dipakai kurang dari 50 persen," kata Sujatmoko, Kepala Dinas PU.

Warga ini berkeinginan mendapat ganti rugi bangunan itu sampai 100 persen walaupun yang terpakai poyek kurang dari 50 persen bahkan ada yang lima persen. "Jadi masih ada persoalan dan pemerintah sedang mencari payung hukumnya karena ada tuntutan ganti rugi 100 persen padahal lain yang terpakai kurang dari 50 persen," kata Sujatmoko.

Menurutnya, Dinas PU tidak mempunyai kajian teknis tentang apakah sisa bangunan yang tidak terpakai itu layak mendapat ganti rugi atau tidak.

"Kami tidak akan membayarkan 100 persen atas bangunan itu karena tidak ada aturannya kecuali ada intruksi Satker atau pemerintah," katanya.

Ketua Komisi D DPRD Dadang Rohmansah, memahami tuntutan warga. "Rumah yang  habis setengahnya oleh pembangunan jalan tidak bisa memperlebar lagi luas rumahnya karena lahannya bukan tanah milik mereja. Selain itu, rumah yang hanya disisakan setengahnya saja dipastikan akan rusak jika bagian lainnya sudah dibongkar," katanya. (std)

Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Jabar
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1983561 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas