• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 1 Oktober 2014
Tribunnews.com

Dinas PPO NTT Perintah Tarik Buku Porno

Senin, 15 Juli 2013 18:35 WIB
Dinas PPO NTT Perintah Tarik Buku Porno
ilustrasu buku pelajaran yang bercerita vulgar


* Laporan Wartawan Pos Kupang, Oby Lewanmeru

TRIBUNNEWS.COM, KUPANG--Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahrgara (PPO) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyurati para kepala dinas PPO kabupaten/kota se- NTT terkait beredarnya buku mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas V! Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang isinya berbau pornografi.

Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas PPO NTT, Johanis Mau. S.Sos, M.M ketika dikonfirmasi Pos Kupang, Minggu (14/7/2013). Johanis  dihubungi terkait informasi beredarnya  buku mata pelajaran Bahasa Indonesia yang berbau pornografi. Buku itu berjudul Aku Senang Bahasa Indonesia, terbitan CV Graphia Buana, Bogor.

Johanis mengaku informasi  buku mata pelajaran Bahasa Indonesia bagi SD/MI yang berbau pornografi itu telah diketahui Dinas PPO NTT. Karena itu, lanjut Johanis, ada beberapa langkah yang segera ditempuh, terutama menyurati para kepala dinas PPO kabupaten/kota se-NTT agar menelusuri buku tersebut di sekolah-sekolah dan peredaran di pasar (toko buku).

"Jelas kami akan menyurati kepala dinas PPO kabupaten/kota se-NTT supaya segera melakukan penelusuran atau pengecekan buku tersebut. Tugas dinas PPO kabupaten/kota harus bergerak cepat agar buku itu tidak beredar lebih dahulu," tegasnya.

Ditanya jika buku tersebut sudah terlanjur beredar atau dibeli siswa dan pihak sekolah, Johanis menegaskan, Dinas PPO NTT meminta supaya  pengusaha yang memasarkan buku itu segera menarik kembali  dari peredaran agar tidak berdampak buruk bagi anak didik. "Kalau ada yang terlanjur beredar kami minta ditarik kembali oleh pengusaha dan dimusnahkan," katanya.

Ia menjelaskan, mekanisme pengadaan buku pelajaran di SD biasanya melalui kepala sekolah. Karena itu  pihaknya meminta para kepala sekolah (kepsek) agar selektif  menginstruksi pembelian buku dan harus meneliti buku sebelum dibeli.

"Kepala sekolah harus berani meneliti halaman demi halaman buku pelajaran yang hendak dibeli. Dan kasus yang terjadi di Jawa  Barat itu bukan tidak mungkin bisa terjadi di  NTT. Karena itu kami imbau supaya kepala sekolah perhatikan hal ini," tegas Johanis. *

Editor: Budi Prasetyo
Sumber: Pos Kupang
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
2029411 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas