Selasa, 23 Desember 2014
Tribunnews.com

Kadis Perikanan dan PPTK Rohil Dituntut 1,5 tahun Penjara

Kamis, 25 Juli 2013 09:41 WIB

Kadis Perikanan dan PPTK Rohil Dituntut 1,5 tahun Penjara
IST

TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU - Dua terdakwa dugaan korupsi pengadaan kapal cepat (KPC) Sembilang senilai Rp7 miliar di Dinas Kelautan dan Prikanan Rokan Hilir (Rohil) anggaran Tahun 2008, Rabu (24/7) dituntut 1 tahun dan 6 bulan (1,5 tahun) penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Wayan Riana SH di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Selain itu ke dua terdakwa yakni Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Rokan Hilir Ir Amrizal dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) Ir. Trijonsuardi, juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta dengan subsider 6 bulan penjara  kalau denda tidak dibayar kedua terdakwa.

Dalam amar tuntutan yang dibacakan JPU secara terpisah dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Isnurul SH, Wayan Riana menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama. "Atas ulahnya itu terdakwa telah melanggar pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor junto pasal 55 KUHP," ujar Wayan.

Tuntutan ini tambah Wayan, diambil pihaknya sudah sesuai dengan keterangan para saksi dan fakta persidangan. "Selain itu putusan ini kami ambil juga sudah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan," ucap Wayan.

Setelah JPU membacakan tuntutannya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk melakukan pembelaan (pledoi). Atas kesempatan itu Amrizal bersama Penasihat Hukumnya Hakim Ma'rifat SH menyatakan akan membacakan pembelaannya pekan depan dan begitu juga terdakwa Ir. Trijonsuardi.

Seperti diketahui, dugaan korupsi tersebut dilakukan Amrizal sekitar tanggal 15 Mei 2006 ketika disahkannya dokumen anggaran satuan kerja (DASK) Dinas perikanan dan kelautan Rohil Tahun Anggaran 2006 dengan kegiatan pengadaan kapal pengawas perikanan Diskanlut kode rekening 2.03.01.3.7.03.02 sebesar Rp7,8 miliar dengan rincian belanja yakni belanja modal kapal Pengawas Rp7.306.000.000, belanja tim teknis perencanaan/perancangan Rp244.000.000, dan belanja konsultan pengawas Rp250.000.000.

Ketika dilakukan lelang, ada tujuh rekanan memasukkan penawaran di antaranya PT Krida Kreasi Tirtasarana dengan Dirutnya Ngurah Ayu Happy Susilawati (DPO). Kemudian ditentukan urutan calon pemenang lelang pertama PT Krida Kreasi Tirtasarana (Rp6,9 miliar), kedua PT Marinatama (Rp6,8 miliar), dan ketiga PT Binamina Karya Perkasa (Rp6,9 miliar).

Selanjutnya tanggal 29 Desember 2006 Ir Amrizal selaku pengguna anggaran menandatangani surat Nomor : 800/TU-KANLUT/2006/1182 perihal pemennag lelang menetapkan PT Krida Kreasi Tirtasarana sebagai pemenang lelang. Karena tahun anggaran akan berakhir mengakibatkan pekerjaan tak bisa dilanjutkan secara fisik. Sesuai kebijakan Pemkab Rohil pekerjaan fisik kapal dilanjutkan tahun anggaran 2007, dengan jumlah anggaran Rp7,5 miliar.

Tapi, terdakwa Ir Amrizal tidak memperpanjang surat jaminan pembayaran uang muka yang berakhir 31 Agustus 2007 sebesar Rp 1,399.378.400 yang telah dicairkan kepada PT Krida Kreasi Tirtasarana. Sampai berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai addendum keempat 1 April 2009 ternyata pembangunan kapal pengawas belum 100 persen selesai (progress fisik 97,03 persen) dan kapal pengawas Sembilang telah dibawa owner PT Krida Kreasi Tirtasarana. (*)

Editor: Budi Prasetyo

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas