• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 1 Oktober 2014
Tribunnews.com

Vonis Kasus Korupsi Rahudman Harahap 15 Agustus

Senin, 29 Juli 2013 13:00 WIB
Vonis Kasus Korupsi Rahudman Harahap 15 Agustus
Tribun Medan/Rizky
Rahudman Harahap saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Medan. 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Liston Damanik

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menetapkan vonis kasus dugaan korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Daerah Tapanuli Selatan tahun 2005 akan diputuskan 15 Agustus mendatang.

"Setelah kami diskusikan dengan anggota majelis hakim lainnya sidang ditunda sampai setelah Lebaran yaitu 15 Agustus," kata Ketua Majelis Hakim Sugianto, Senin (29/7/2013).

Pada sidang lanjutan tadi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara tegas menolak pledoi yang diajukan tim penasehat hukum terdakwa Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan (Sekda Tapsel) Rahudman Harahap. JPU tetap pada tuntutannya yang meminta terdakwa dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta serta membayar uang pengganti sebanyak Rp 480 juta dan subsider 6 bulan.

Replik yang dibacakan JPU Albert Pangaribuan pada persidangan menyatakan menolak dalil-dalil tim penasehat hukum terdakwa dalam pledoi yang dibacakan kemarin dan menyatakan surat tuntutan JPU sesuai dengan fakta hukum di dalam persidangan.

Mendengarkan replik yang dibacakan JPU, tim penasehat hukum terdakwa melalui Julisman Harahap menyatakan menolak tuntutan dan replik yang diajukan JPU.

"Kami menolak tuntutan JPU yang dibacakan pada 18 Juli 2013 dan replik yang dibacakan pada hari ini," tambahnya.

Usai persidangan, Albert Pangaribuan mengatakan dalam membuat sebuah tuntutan, JPU sudah mempertimbangkan semua fakta hukum dalam persidangan baik itu ketarangan saksi, ahli, terdakwa, surat dan petunjuk.

"Kita tetap menuntut terdakwa sebagaimana dalam tuntutan yang dibacakan Kamis (18/7/2013). Surat tuntutan yang kita bacakan sesuai dengan fakta hukum," tambahnya.

Ia menilai tim penasehat hukum terdakwa melakukan pertimbangan-pertimbangan dari vonis terpidana Amrin Tambukan, bukan berdasarkan alat bukti dalam persidangan yang digelar selama ini.

"Itu sudah berdasarkan fakta-fakta persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat dan petunjuk," tambahnya.

Kuasa hukum Rahudman, Hasrul Benny Harahap mengatakan terdakwa Rahudman Harahap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh JPU dalam dakwaannya baik primer, subsider maupun lebih subsider.

Tim kuasa hukum terdakwa meminta agar mejelis hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah, membebaskan terdakwa dari semua dakwaan JPU, memberikan hak-hak terdakwa termasuk pemulihan nama baik dan membebankan biaya perkara kepada negara.

Editor: Dewi Agustina
Sumber: Tribun Medan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
1 KOMENTAR
2092401 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas