Selasa, 23 Desember 2014
Tribunnews.com

Tak Serahkan Pengunduran Diri, Belasan Kades Nyaleg Dicoret

Selasa, 30 Juli 2013 11:22 WIB

Tak Serahkan Pengunduran Diri, Belasan Kades Nyaleg Dicoret
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Karawang menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (8/4/2013). Dalam aksinya para Kades ini meminta kejelasan mengenai pencairan Dana Bantuan Provinsi untuk Desa yang berjumlah Rp 100 juta per desa. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Laporan Wartawan Surya,Sudarmawan

TRIBUNJATIM.COM PONOROGO-  Belasan Kepala Desa (Kades) aktif yang namanya masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Tahun 2014 yang didaftarnya di KPU Kabupaten Madiun terancam bakal dicoret KPU Kabupaten Madiun.

Pasalnya, hingga kini para Kades aktif itu belum menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Kades.

Padahal itu, merupakan salah satu syarat mutlak pencalonan dalam Pileg itu.

Ancaman KPU itu, akan dilaksanakan pada 2 Agustus 2013 saat KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT). Apalagi, belasan Kades itu belum menyerahkan berkas Surat Keputusan (SK) Bupati Madiun mengenai pemberhentian mereka.

Berdasarkan hasil pertemuan para Kades yang nyaleg, Asisten Pemerintahan, Kepala Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas) dan Pemdes, serta para Camat KPU Kabupaten Madiun tetap bersikukuh berpegang pada Peraturan KPU.

"Kami tetap berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 07/2013 dan SE Nomor 351/KPU/V/2013 tertanggal 6 Mei 2013. Kalau Kades aktif tetap bisa memenuhi syarat dan ketentuan dari peraturan itu kami coret," terang komisioner KPU Kabupaten Madiun, Wahyudi kepada Surya, Selasa (30/7/2013).

Selain itu, Wahyudi mengungkapkan berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 351/KPU/V/2013, kelengkapan administrasi pengunduran diri wajib diserahkan ke KPU maksimal tanggal 1 Agustus 2013 (sehari sebelum penetapan DCT).

Hal ini mengisyaratkan saat penetapan DCT bisa dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Jika tidak ada surat pengunduran diri bakal dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Apalagi, SE Nomor 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Tata Cara Pencalegan sebelumnya diberikan kepada Kades yang mencalonkan diri sebagai caleg hanya bersifat sementara sampai penetapan DCS.

"Maksunya agar para caleg segera mengurus proses pemberhentian. Sehingga, KPUD memberikan tanda belum memenuhi syarat pada berkas persyaratan itu. Jika tetap dipaksakan, akan berimplikasi hukum terhadap Caleg yang bersangkutan," ungkapnya.

Asisten Bidang Pemerintahan Pemkab Madiun, Anang Sulistyono menyayangkan sikap para caleg dari kalangan Kades yang tak kunjung menyelesaikan proses perbaikan selama proses DCS dan perlengkapan pemberkasan.

Pasalnya, surat keterangan dari Pemkab Madiun hanya bersifat sementara agar bersangkutan (para Kades) bisa masuk dalam DCS.

"Seharusnya sebelum 1 Agustus sudah ada usulan pengunduran diri dari desa (Badan Perwakilan Desa) agar kami bisa memproses SK pengunduran diri itu. Kenyataannya sampai sekarang masih banyak yang belum mengajukan usulan pemberhentian itu. Kalau usulan pemberhentian dari BPD dikirim pasti bakal kami bantu," katanya.

Sementara, Kepala Bappemas dan Pemdes Pemkab Madiun, Wahyuono Widoyo Edi menegaskan agar para Kades yang mencalonkan diri memanfaatkan sisa waktu sekarag ini. Yakni para caleg segera memproses pengunduran diri sesuai mekanisme.

"Pedomannya nanti surat keterangan masih dalam proses. Masalah ini selesai tidak selesai bergantung niatan Calegnya," pungkasnya.

Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Surya

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas