• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 20 April 2014
Tribunnews.com

Bupati Talaud Resmi Tersangka Kasus Bansos

Kamis, 15 Agustus 2013 01:43 WIB
Bupati Talaud Resmi Tersangka Kasus Bansos
Ilustrasi korupsi 

Laporan Wartawan Tribun Manado, Kevrent Sumurung

TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Di tengah tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Unit Tindak Pidana Korupsi Polda Sulut menetapkan bupati Kepulauan Talaud, Constantin Ganggali.

Kepala Sub Direktorat I Tipikor Ajun Komisaris Besar William Sumanjuntak, Rabu (14/8/2013) menyebut, Ganggali yang saat ini menjabat Bupati Kepulauan Talaud telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dana hibah bantuan bencana alam di Talaud atau Bansos Talaud 2007.

Seusai politikus PDI-P ini ditetapkan sebagai tersangka, tahap berikutnya Tipikor Polda merencanakan pemanggilan kembali guna pemeriksaan lanjutan. Meski demikian, sebelum pemanggilan tersebut akan dilakukan gelar perkara.

"Semuanya masih dalam proses pengembangan dan pendalaman penyidikan kasus. Kami akan menjalankan sesuai mekanisme yang diatur diantaranya gelar perkara dan pemanggilan kembali kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan," ungkap Simanjuntak.

Proses penuntasan kasus ini, lanjutnya, masih ada sejumlah berkas yang terus didalami dan dipelajari secara cermat. Ini untuk mengantisipasi jangan sampai berkas yang akan dilimpahkan, kemudian dikembalikan kembali oleh pihak Kejaksaan untuk dilengkapi karena dianggap belum memenuhi syarat.

Ganggali saat kasus tersebut terjadi menjabat sebagai Sekretaris Pemerintah Kabupaten Talaud. Dana yang dipersoalkan merupakan anggaran yang keluar dari kas Kementerian dan Kesejahteraan Rakyat (Kemenkesra), dengan besar dana yang hampir mencapai Rp 7 miliar.

Dana ini diduga telah diselewengkan karena setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut melakukan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Talaud, ditemukan beberapa kejanggalan.

Kasus ini sebelumnya pernah ditangani Kejati Sulut, namun tidak sampai menyentuh pejabat daerah bersangkutan. Hanya Pembuat Komitmen Kerja (PPK) dan kontraktor, yang berhasil dipenjarakan Kejati Sulut. Tidak terima dengan diskriminasi tidak diperiksanya pejabat daerah saat itu, membuat kontraktor melaporkan hal ini ke Polda Sulut.

Kapolda Sulut Brigjen Pol Robby Kaligis melalui Kepala Bagian Humas Ajun Komisaris Besar Denny Adare menegaskan, kasus tersebut masih terus dikembangkan. Ia mengakui, Polda Sulut tidak akan pandang bulu dalam mengusut seluruh kasus korupsi yang terjadi di daerah ini.

"Siapapun dia, apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka, tinggal tergantung penyidik untuk melakukan penahanan atau tidak," pungkas Adare.

Editor: Willy Widianto
Sumber: Tribun Manado
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
2154932 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas