• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 30 September 2014
Tribunnews.com

Cacat Hukum, Mendagri Didesak Cabut SK Pelantikan Bupati Barito Timur

Sabtu, 7 September 2013 01:29 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian Presidium ZA Jari Janang Kalalada (Jajaka), Ardianto D Rado menilai Pasangan Ampera dan Suryansyah tidak sah menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur. Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah pun didesak untuk segera dicabut.

"Pasangan Ampera dan Suryansyah tidak sah menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati karena didukung partai yang tidak memenuhi syarat 15 persen dari anggota di DPRD,"kata Ardianto dalam pernyataannya, Jumat(6/9/2013) malam.

Ardianto mengatakan pada tanggal 15 Februari 2013 Komisi Pemilihan Umun Daerah (KPUD) Barito Timur mengeluarkan SK Nomor: 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/112013 yang meloloskan pasangan Ampera-Suryansyah sebagai calon bupati dan wakil bupati.

Keputusan KPUD tersebut kemudian digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usah Negara (PTUN) Palangkaraya. Pada tanggal 28 Mei 2013 PTUN Palangkaraya mengeluarkan SK Nomor: 09/G/2013/PTUN.PLK, yang mengabulkan gugatan para penggugat serta memerintahkan kepada KPUD Barito Timur untuk mencabut SK yang bertanggal 15 Februari 2013 tersebut.

"Namun saat proses hukum sedang berjalan, Kemendagri mengeluarkan SK pelantikan tanggal 25 Juli 2013. Anehnya yang tandatangan SK bukan Mendagri tapi Sekretaris Ditjen Otda. Dan tanggal 26 Juli langsung dilantik. Bayangkan, hanya berselang satu hari," jelas perwakilan dari partai politik pendukung aksi, Dolpi Richard Sompotan.

Perwakilan yang terdiri dari Dolpi Richard Sompotan wakil 12 partai politik di Barito Timur, Ardianto D Rado Ketua Harian Presidium Ormas ZA Jajaka, Novrianto T Nyupen Ketua Garda Bartim Utama, T Badowo S Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan Tengah, Suryansyah MUI Barito Timur, dan Alfian Ramadhani dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Penegakan Hukum (Ampuh) Barito Timur, disambut langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan.

Setelah dialog, perwakilan massa aksi mengatakan, bahwa pihak Kemendagri telah sepakat untuk menindaklanjuti tuntutan para demonstran terkait pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur terpilih pada Pemilukada 2013 yang dinilai cacat hukum dan cacat administrasi.

"Hari ini akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Kemendagri berjanji akan dilakukan penelaahan dan penyelidikan terkait masalah ini. Satu bulan ini akan tuntas," jelas Ardianto D Rado, Ketua Harian Presidium Organisasi Masyarakat Dayak ZA Jajaka.

Oleh karena itu, para demonstran yang mengaku sebelumnya telah melakukan 10 kali aksi serupa di Barito Timur, berharap janji satu bulan kasus ini akan tuntas dapat dipenuhi. Dalam arti SK yang dimaksud segera dicabut atas nama hukum.

"Jika upaya hukum tidak dilaksanakan, maka tidak ada cara lain lagi kecuali hukum rimba yang akan kami gunakan," pungkas Ardianto.

Penulis: Willy Widianto
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
2256391 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas