Kamis, 18 Desember 2014
Tribunnews.com

Terjerat Korupsi, Demokrat Siap Pecat Abdul Fattah

Senin, 16 September 2013 15:21 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat (PD) menegaskan akan segera mencopot kepengurusan Bupati Batanghari nonaktif Abdul Fattah dalam kepengurusan DPD dan DPP Partai.

"Kita akan segera lakukan tindakan tegas. Kalau sudah terdakwa ya kita akan copot jabatan struktural partainya," ujar Juru Bicara DPP PD, Andi Nurpati, di Hotel Sahid, Minggu (15/9/2013) kemarin.

Menurut Andi tindakan ini sesuai dengan kode etik PD. "Itu tidak diatur rinci di AD ART. Tapi diatur dalam kode etik," ujarnya.

Abdul Fatah selain dikenal sebagai Ketua Demokrat Batanghari, juga dikenal memiliki jaringan kuat di Mabes Polri, dekat dengan beberap calon kandidat Kapolri dan mantan petinggi Kejaksaan Agung.

Sebagaimana diketahui Fattah terlibat dalam kasus korupsi penngadaan Armada Damkar Batanghari pada tahun 2004. Akibat hal tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 651 juta. Sidang pun sudah digelar Tipikor di PN Jambi dan masih sampai pada tahapan mendengarkan keterangan saksi.

Dalam sidang perdananya, dengan agenda pembacaan dakwaan, Abdul Fattah didakwa melanggar dua pasal. Dakwaan Primer, Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31/1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan Subsidair Pasal 3 dalam undang-undang yang sama.

Sesuai UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah, jika seorang Kepala Daerah dinonaktifkan dari jabatannya oleh Mendagri, karena terjerat dalam kasus korupsi, maka wakilnya otomatis menjadi pelaksana tugas.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas