Kamis, 2 April 2015
Tribunnews.com

Tokoh Masyarakat Sumba Barat Daya Tolak Pelantikan Bupati Terpilih

Jumat, 20 September 2013 14:13 WIB

Tokoh Masyarakat Sumba Barat Daya Tolak Pelantikan Bupati Terpilih
KOMPAS/ASWIN RIZAL HARAHAP
Ilustrasi warga menggunakan hak pilih di Pilkada 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Fredy Bau

TRIBUNNEWS.COM, KUPANG - Tokoh masyarakat (tomas) asal Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) menemui Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, melaporkan secara resmi hasil penghitungan ulang oleh Polres Sumba Barat yang membuktikan terjadinya penggelembungan suara hasil pilkada, 5 Agustus 2013 lalu.

Para tokoh masyarakat ini menolak pelantikan Paket MDT-DT (Markus Dairo Talu, S.H-Drs. Dara Tanggu Kaha) yang memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika pelantikan dilakukan, peristiwa Kamis Berdarah tahun 1998 di Kabupaten Sumba Barat bisa terulang lagi.

Pernyataan sikap ini disampaikan sembilan tokoh masyarakat SBD kepada gubernur dan wakil gubernur dalam rapat terbatas di ruang rapat gubernur, Kamis (19/9/2013) siang. Sembilan tokoh asal SBD ini, yakni Yakobus Ng Bulu, Lasarus Lende Umbu dari Wejewa Timur; Aloysius, Matius Deta Raya dari Kodi Bangedo dan Kodi Balagar; Kornelis BTK Dunga dari Wejewa Timur; Daud Umbu Lende, Alo Liat, Aloysius G Tako, Yohanes Wungo Kaka dari Kodi Utara; Samuel Sangga Loge dari Wejewa Tengah.

Mereka khusus menemui gubernur dan wagub untuk menyampaikan temuan Polres Sumba Barat ini.

Para tokoh masyarakat yang didampingi Calon Wakil Bupati SBD dari Paket Konco Ole Ate, Daud Umbu Lende, diterima Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Wagub NTT Beny Litelnoni, Kepala Biro Hukum John Hawula, Kepala Badan Kesbangpol NTT Sisilia Sona dan Kabag Pemerintahan Viktor Manek.

Yakob Ng Bulu mewakili para tokoh masyarakat menyerahkan pernyataan sikap kepada gubernur dan meminta agar gubernur segera menindaklanjuti demi tegaknya keadilan dan kebenaran di daerah itu.

Halaman12
Editor: Dewi Agustina
Sumber: Pos Kupang
KOMENTAR

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas