Senin, 6 Juli 2015
Tribunnews.com

Wali Kota Bandung Berdayakan Gelandangan

Senin, 23 September 2013 07:20 WIB

Wali Kota Bandung Berdayakan Gelandangan
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil 

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil akan bekerja sama dengan militer dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Hal ini ia sampaikan Ridwan seusai Deklarasi Pramuka Jawa Barat mendukung program Bandung Juara di Bumikitri, Jalan Cikutra, Minggu (22/9/2013).

"Itu bagian yang akan dirapatkan dengan gerakan disiplin ini. Rencananya, kami akan berkoordinasi dengan militer untuk menunjang fasilitas menampung sementara PMKS sambil proses edukasi dan juga ekonomi," ujar Ridwan.

Jika diperlukan, PMKS berupa gelandang, pengemis, anak jalanan, dan lain-lain akan dipulangkan. "Tentunya, kalau bisa dikembalikan ke wilayahnya, kami akan berkoordinasi dengan wilayah terkait. Semoga warga yang bukan wewenang kita, menjadi masalah di Kota Bandung. Saya akan buka komunikasi ke wilayah-wilayah lain," kata Ridwan.

Di tempat lain, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Siti Masnun mengatakan, pada 2013, anggaran penanganan PMKS hanya sekitar Rp 700 juta. Masnun mengatakan, kebutuhannya tidak berbeda jauh dengan tahun lalu. Di sisi lain, wali kota dan wakil wali kota baru, kata Masnun, belum menyampaikan target mereka dalam menangani PMKS.

Menurut Masnun, naiknya anggaran menunggu terobosan dari wali kota baru. "Kami tunggu masukan dari beliau. Belum ada sesi mendengarkan. Nantinya masih bisa berubah KUA PPAS ini," ujarnya. KUA PPAS yang ia maksud adalah Kebijakan Umum Anggaran Penetapan Plafon Anggaran Sementara.

Dinsos mengajukan anggaran Rp 21 miliar dalam KUA PPAS. Jika diperinci, anggaran ini dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan seperti razia, pelatihan, dan belanja pegawai. Sebanyak Rp 13 miliar dialokasikan untuk tahap lanjutan pembangunan Pusat Pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

Terkait dengan penanganan PMKS, Dinsos Kota Bandung masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12/2006. Bantuan sudah dialokasikan untuk 16 organisasi anak jalanan.

Halaman12
Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Jabar
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas